Jumat, 27 April 2018 | 08:56
05

Wali Kota Ancam Segel PDAM

WALI Kota Kupang Jonas Salean mengancam akan menyegel Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lontar jika sampai bulan Juli, polemik antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Kupang terkait aset PDAM tersebut belum diselesaikan.

 
Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan hal itu dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTT di aula El Tari, Kupang Selasa (31/3). Penyegelan terhadap aset PDAM Tirta Lontar, kata Jonas Salean, khusus mata air yang merupakan sumber air yang selama ini dimanfaatkan PDAM Kabupaten Kupang.

 
Menurut Wali Kota Jonas Salean, dalam regulasi yang ada, urusan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat termasuk air minum bersih merupakan tanggung jawab kepala pemerintahan setempat. Dengan demikian, tanggung jawab untuk pelayan air minum bersih bagi masyarakat Kota Kupang bukan merupakan kewenangan Pemkab Kupang tapi  100 persen adalah kewenangan Pemerintah Kota Kupang.
“Jadi kami berikan waktu sampai bulan Juli. Jika bulan Juli tidak ada tanda-tanda realisasi penyelesaian masalah, maka kami akan segel semua, mau jadi apa jadi sudah,” ancam Wali Kota Jonas Salean.  Pelayanan kebutuhan dasar air minum, tegas Jonas Salean, berbeda dengan badan usaha seperti Bank NTT yang cabangnya dapat dibuka di mana-mana. Pelayanan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah setempat. Baginya, jikalau ruang Fraksi Golkar di DPR RI dapat diperebutkan, demikian halnya dengan PDAM juga dapat direbut.

 
Wali Kota Jonas Salen kemudian menjelaskan, rencana penyegelan bukan merupakan cara-cara premanisme, tetapi sebagai suatu langkah untuk kepentingan pelayanan publik. Dalam polemik yang terjadi, kata Jonas Salen, Pemkot Kupang hanya menginginkan hak pengelolaanya bukan menginginkan aset yang ada.

 

Namun penyelesaian persoalan tersebut masih saja sulit diselesaikan. “Kita sudah punya niat baik dengan menghadiri undangan Gubernur NTT  beberapa waktu lalu, hanya dari pihak Kabupaten Kupang yang tidak hadir. Jika tidak diselesaikan kami akan bertindak tegas, kita sudah mengalah 19 tahun jadi cukup sudah kita mengalah,” tegasnya.

 
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi NTT Anwar Pua Geno menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan dengan cara yang sejuk, sehingga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. DPRD NTT, kata dia, akan mendorong Gubernur NTT untuk mengundang kembali Bupati Kupang dan Wali Kota Kupang untuk penyelesaian persoalan tersebut. “Dengan catatan, itu untuk penyelesaian terakhir sehingga tidak ada masalah terus menerus jangan sampai terjadi segel menyegel,” tegasnya.

 
Menurut Anwar Pua Geno, jika tidak ada tanda-tanda penyelesaian dari Gubernur terkait persoalan tersebut, maka DPRD NTT akan menggelar forum bersama dengan menghadirkan semua pihak terkait. “Kita akan buat forum bersama, jika Gubernur NTT tak mampu menyelesaikan masalah PDAM,” kata Anwar Pua Geno.
Sementara Sekda Provinsi NTT Frans Salem mengatakan, Pemerintah Kota maupun Kabupaten Kupang memiliki niat yang sama untuk melayani kepentingan masyarakat. Karena itu, jika ada masalah dan persoalan perlu dicari solusi cerdas dan elegan sehingga tidak mengorbankan masyarakat. “Semua punya niat yang sama dan keinginan yang baik untuk melayani masyarakat. Jadi kalau ada masalah kita selesaikan secara baik-baik,” kata Sekda Frans Salem. (R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz