Jumat, 27 April 2018 | 08:50
Sosiolog Dominggus Elcid Li (berdiri depan, keempat dari kanan) dan Pemred VN Chris Mboeik foto bersama dalam kegiatan pelatihan paralegal di Hotel Greenia-Kupang
vn/yunus atabara

UU Desa Bermata Dua

Yes Balle,

Victory-News, UNDANG-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meski masih memiliki kelemahan dan menyimpan persoalan krusial, tapi masyarakat desa harus siap mengimplementasikannya.

UU ini dinilai bermata dua di mana di satu sisi memberikan peluang partisipasi masyarakat desa, tapi di sisi yang lain dapat menguatkan struktur feodal. Karena itu, feodalisme jenis baru di tingkat desa perlu diantisipasi.

Demikian salah satu intisari pemikiran sosilog University of Birmingham Dominggus Elcid Li ketika berbicara pada Pelatihan Paralegal dalam rangka Peningkatan Kapasitas CO (Community Organizer) untuk Pemberdayaan Hukum Masyarakat yang dilaksanakan PIAR NTT berkerja sama dengan AIPJ di Hotel Gree Nia-Kupang, Selasa (27/10). Acara tersebut dipandu Pemred Victory News Chris Mboeik.

Elcid mengatakan, UU Desa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi kemandirian masyarakat desa. Artinya, peluang itu bisa bermanfaat bagi masyarakat jika mampu mengatasi tantangan. Sebaliknya, jika mampu keluar dari tantangan akan berdampak positif dalam menatakelola kehidupan masyarakat desa.

Menurut Elcid, desa dan desa adat memiliki potensi konflik. Bahkan, adat bisa saja mencederai kehidupan demokrasi. Apalagi, demokrasi itu bukan hanya sekadar mayoritas. Kemungkinan terjadi manipulasi di desa sangat terbuka. Karena itu, emansipasi dalam kesetaraan yang demokratis sangat penting.

Saat ini, pemerintah memiliki peran yang sangat dominan. Karena desa-desa yang ada adalah desa gaya baru. Selain itu, desa berada dalam tekanan global yang penuh dengan persoalan dan pergumulan serta persaingan yang kompleks.

“Prediksi kemungkinan konflik, dan mengantisipasi konflik yang akan terjadi sangat penting,” katanya.

Dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawab paralegal, Elcid mengimbau supaya kewenangan aparat desa yang memiliki potensi dan cenderung manipulatif perlu diawasi. “Peraturan desa (Perdes) harus mampu melindungi yang paling lemah.

Mekanisme dan substansi penyusunan Perdes harus melibatkan semua pihak, tapi esensinya harus bisa melindungi yang lemah dalam mengatur tatakelola tanah, hewan, dan alam,” kata Elcid.

Chris Mboeik dalam pengantarnya mengatakan, masa depan bangsa dan daerah ada di desa. Namun, persoalannya apakah masyarakat desa bisa menjemput masa depan itu. Apalagi, selama ini konsep membangun dari desa hanya sebatas pemanis bibir.
Dalam konteks demikian, kehadiran paralegal di tengah masyarakat desa memiliki peran strategis dan penting. Karena itu, terlepas dari berbagai kelemahan UU Desa, masyarakat desa khususnya paralegal harus mampu menterjemahkan UU Desa demi dan untuk kebaikan seluruh masyarakat desa.

Peran Advokasi
Pada sesi lainnya dalam acara tersebut, Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM (Pus HAM) Undana, Deddy Manafe mengatakan, peran paralegal sangat penting untuk membantu mengadvokasi dan mendampingi masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian masalah hukum.

Untuk itu, paralegal perlu dibekali pengetahuan yang cukup sehingga bisa berperan aktif dalam mendorong terciptanya keadilan bagi masyarakat.

“Nah, bapak-ibu yang bergabung dalam paralegal ini masuk sebagai pembela nonlitigasi dan berhak melakukan pembelaan kepada masyarakat dalam halmemperjuangkan kebenaran, termasuk melakukan kontrol terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kecil,” kata Dedy Manafe dalam acara yang dipandu Redpel VN Stevie Johannis itu.

“Dalam UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum,” jelasnya.

Penerima bantuan hukum, lanjutnya, adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah organisasi kemasyarakatan, LSM, dosen hukum, mahasiswa hukum yang diutus kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, atau tokoh agama.

“Jadi eksistensi paralegal itu sangat jelas dalam Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum,” tambahnya.

Deddy juga menambahkan, pada paralegal melekat dua peran penting yaitu peran advokasi dan peran pendampingan. Peran advokasi umumnya terhadap kebijakan dan masyarakat. “Kebijakan pemerintah yang keliru sehingga merugikan masyarakat, maka perlu diadvokasi,” jelasnya.

Sementara itu, Stevie Johannis dalam pengantar awal mengatakan, paralegal menjalankan peran-peran penting seperti memfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk mengorganisir dirinya dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di sekitar mereka.

Selain itu, peran paralegal juga memberikan bimbingan, melakukan mediasi (perantara) untuk mengatasi perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat. (yes/D-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz