Kamis, 26 April 2018 | 23:36
OPINI SELASA 12112013

Ujian (Demi Hidup) Nasional

UJIAN Nasional (UN) untuk tingkat SMA dan setaranya, juga akan dilanjutkan dengan tingkat pendidikan di bawahnya, dimulai hari ini, Senin (13/4). Seperti biasanya hari ini dianggap sebagai hari “penghakiman” yang cukup membuat para peserta UN merasa gugup dan takut. Ketakutan mengikuti ujian bukan karena soal itu sendiri, namun karena wacana-wacana yang muncul terkait pelaksanaan UN seperti nilai kelulusan dan segala peraturan lainnya.

 

Mungkin bagi siswa yang orangtuanya yang mempunyai kapital ekonomi (persediaan finansial) yang cukup baik, rasa takut dan gugup sedikit berkurang.  Ketakutan mereka berkurang karena mereka telah dibekali oleh para pendidik di sekolah elit dan juga ditemani guru-guru privat yang setiap hari “memaksakan” otak mereka. Tidak hanya itu, persediaan buku-buku tes dan latihan UN menambah kepercaayaan diri sebelum mengikuti UN. Namun, hal tersebut pasti berbeda dirasakan oleh siswa yang hidup dalam keterbatasan ekonomi atau kapital-kapital lainnya.

 
Ketakutan masih tetap menjadi musuh utama mereka. Mereka bahkan merasa dianaktirikan dalam pelayanan pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah sebagai sebuah hak setiap warga negara. Namun kini, dengan dipilihnya Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ketakutan-ketakutan di atas mulai terkikis.

 
Lewat peraturan yang baru mengenai pelaksanaan UN 2015, ia menegaskan bahwa nilai UN bukan menjadi patokan kelulusan. Kelulusan akhirnya dikembalikan kepada pihak sekolah yang telah mengenal siswa tersebut selama ia belajar. Keputusan tersebut bisa menghapus sedikit demi sedikit ketakutan siswa mengikuti ujian akhir.

 
Namun, pertanyaan sentralnya adalah apakah dengan melaksanakan evaluasi akhir (UN) terhadap siswa, tujuan pendidikan yakni memanusiakan manusia bisa mendapatkan tempatnya? Pertanyaan ini penting sebab setiap kali pelaksanaan agenda tahunan ini, Indonesia masih tetap terbayang oleh tesis rutinitas program (habitus) yang akhirnya hanya akan mematikan inti pendidikan itu sendiri, sebab tertelan oleh rutinitas tanpa kritik dan refleksi.

Pendidikan: Memanusiakan Manusia Dalam filsafat pendidikan, tujuan pendidikan harus diarahkan pada upaya memanusiakan manusia atau menjadikan manusia lebih manusiawi. Di Indonesia, inti pendidikan harus tetap terarah pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi bagi siswa harus tetap berpegang pada inti filsafat pendidikan di atas.

 

Hal ini penting sebab hingga sekarang dunia pendidikan menengah (SMA dan sederajat) masih dihantui berbagai realitas seperti kenakalan remaja dan tindak kekerasan yang semakin menjadi dari hari ke hari. Tidak hanya itu, tindak kekerasan yang berakhir pada pembunuhan, juga perilaku begal, dan tawuran pun banyak dilakukan para pelajar.

 
Demi memanusiakan manusia, pelaksanaan UN harus tetap berpegang pada tiga syarat penting. Pertama, pendidikan harus bermula dari pendidikan karakter. Ki Hadjar Dewantara (1889-1959), pendiri Persatuan Perguruan Taman Siswa Yogyakarta, telah memberikan dasar pendidikan bagi bangsa ini.

 

Ia menekankan bahwa pendidikan Indonesia harus didahului oleh pendidikan karakter yang mengacu pada sistem pendidikan momong, among, ngemong. Hal ini berarti pendidikan tidak besifat memaksa, menjaga psikologi anak, dan menjadikan anak hidup tertib, damai dan tentram. Ini bukan berarti kepandaian atau kecerdasan intelektual tidak penting.

 

Kecerdasan intelektual harus dibarengi dengan kecerdasan emosional (sikap dan karakter) yang semakin dewasa terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Bahwa dengan mengikuti ujian akhir, siswa pada akhirnya semakin dewasa dalam kedua aspek di atas untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dan atau hidup dalam lingkungan sosialnya.

 
Kedua, pendidikan harus berusaha untuk keluar dari prinsip mcdonalisasi. George Ritzer (1996) dalam bukunya, “Mcdonaldization of Society” menunjukkan proses rasionalisasi dalam masyarakat yang menghasilkan irasionalitas.

 

Walau ruang lingkupnya lebih pada budaya konsumsi, namun hal ini bisa diterapkan dalam membaca dunia pendidikan di Indonesia. Dengan prinsip kuantifikasi dan efisiensi, dunia pendidikan yang hadir di Indonesia hanya akan melahirkan manusia-manusia robot dan minim daya kritis. Para siswa akhirnya hanya akan mengetahui apa yang dijelaskan di buku atau oleh guru tanpa ada upaya untuk melihat apakah yang dipelajari bisa ditambah atau dikritik.

 
UN tanpa Wacana Kritis Persiapan yang dilakukan untuk mengikuti UN hanya berkisar pada hafalan teks tanpa ada efek konkret untuk kehidupan selanjutnya. Ketiga, Ujian Nasional (UN) yang hari ini akan dimulai harus bisa dikeluarkan dari sebuah wacana rutinitas tahunan tanpa daya kritis.

 

Ujian Nasional tanpa daya kritis yang lebih utuh akan menjebak makna ujian itu sendiri dalam sebuah kubangan pola pikir stagnan. Realitas inilah yang diulangi setiap tahun hingga sekarang. Kebiasaan melaksanakan UN tanpa sebuah wacana kritis baru membuat para pendidik dan peserta didik menerimanya sebagai sebuah keharusan (bahkan kebenaran) untuk menentukan keberhasilan para pelajar.

 

Inilah yang disebut dengan habitus dalam bidang pendidikan. Pierre Bourdieu mengatakan bahwa habitus hadir ketika masyarakat melakukan tindakan (action) tanpa sebuah daya kritis. UN dalam diskusi lebih lanjut pada akhirnya mengerucut pada penerimaan program pendidikan pemerintah tanpa sebuah daya kritis secara substansial.

 
UN yang mulai dilangsungkan hari ini harus dapat memanusiakan manusia demi kehidupan yang lebih baik. Inti UN bukan pada hari ujian ini, tetapi pada kehidupan lanjutan para peserta UN dalam masyarakat dan dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Semoga Indonesia dan NTT bisa menerima dampak dari ulangan tahunan ini. Selamat mengikuti UN demi Indonesia yang lebih baik!

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz