Kamis, 26 April 2018 | 23:35
35

Tolak Kepsek Muhammadiyah

PENGURUS Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Kupang menolak pelantikan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, karena dinilai tidak prosedural. Wali Kota dituntut untuk menarik kembali SK pengangkatan tersebut. Hal itu dikemukakan para pengunjuk rasa yang datang ke kantor Wali Kota Kupang, Rabu (8/4), untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

 
Ketua PDM Kota Kupang Sidik Atasoge, saat diterima Sekretaris Kota (Sekot) Kupang mengatakan, PDM Kota Kupang menyesalkan tindakan Wali Kota yang secara tiba-tiba melantik Sitti Nuraini Abubakar Gani sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kota Kupang bebera hari lalu.

 
Menurut Sidik, sebenarnya pemerintah harus menunggu usulan nama calon kepala sekolah dari PDM Kota Kupang, bukan dengan diam-diam melantik nama calon yang diusulkan Pengurus Wilayah Muhammadiyah NTT.

 
Ia melanjutkan, penolakan tersebut dikarenakan saat ditunjuk dan dilantik sebagai Kepala SMA Muhammadiyah, status Sitti Nuraini adalah pengawai tidak tetap di sekolah tersebut. Dan juga, beberapa waktu sebelum pelantikan, Dinas PPO Kota Kupang telah menarik kembali Sitti Nuraini ke Dinas PPO. “Selagi belum ada serah terima dari kepala sekolah yang lama ke kepala sekolah yang baru, maka kami merasa kepala sekolah yang lama masih berhak sebagai kepala sekolah,” ungkapnya.

 
Ia merujuk kepada AD/ART Muhammdiyah bahwa kepala sekolah diusul dan dilantik oleh yayasan. Sidik juga mengatakan, sebaiknya pemerintah menunda pengangkatan kepala SMA hingga selesai ujian nasional, karena jika dipaksakan maka yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak, karena beberapa administrasi akan tidak legal jika diketahui dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang dianggap tidak sah.

 
Kepala Dinas PPO Kota Kupang Jerhans Ledo, menanggapi peryataan tersebut mengatakan, pelantikan dilakukan karena terjadi kekosongan kepemimpinan di SMA Muhammadiyah, sehingga pemerintah melakukan hal tersebut untuk menjaga masa depan anak-anak yang akan mengikuti UN. “Itu karena masalah interen di dalam yayasan. Kami sudah memberikan waktu untuk menyelesaikannya. Namun, karena tidak kunjung tuntas, maka kami mengambil langkah tersebut,” ungkapnya.

 
Ledo melanjutkan, pemerintah tidak mempunyai niat untuk melakukan intervensi di dalam yayasan. Namun, pemerintah wajib melakukan pendampingan di bagian kurikulum yang bersentuhan langsung dengan masa depan anak didik.

 
Sekot Kupang Bernadus Benu yang menerima langsung perwakilan PDM tersebut meminta, untuk saat ini pihak Yayasan Muhammadiyah menahan diri sampai pelaksanaan UN pada siswa kelas XII selesai, barulah masalah tersebut dicari jalan keluarnya. “Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, dan kami tetap mengakomodir permintaan PDM. Namun, kami mohon masalah ini di tuntaskan setelah UN, sehingga bisa menyelamatakan masa depan siswa,” ungkapnya.

 
Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan usulan nama untuk kepala sekolah tersebut datang dari Badan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Kupang dan Badan Pegurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi NTT, sehingga Wali Kota melantik usulan dari PWM NTT. (mg-04/S-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz