Kamis, 26 April 2018 | 23:24
44

TKI Dijual dengan Harga Diskon

TENAGA Kerja Indonesia (TKI) diiklankan di Malaysia dengan harga diskon, hal tersebut sungguh mempermalukan harkat dan martabat bangsa dan negara.   Hal tersebut disampaikan Romo Leo Mali, dalam kegiatan konfrensi studi regional Komisariat daerah Timor, Sabtu (25/4), di aula Laat Manekan SVD Noemeto Kefamenanu.

 
Menurutnya, TKI dihargai dengan uang. Nilai kemanusiaan mereka diabaikan oleh para calo dan PJTKI yang notabene adalah sesama orang Indonesia. TKI dijual secara gelondongan dengan harga Rp 6 juta rupiah per kepala. Itulah pengakuan para calo. Jadi, manusia tidak lagi dilihat sebagai manusia tapi dijadikan sebagai barang. Lebih mirisnya lagi, TKI diiklankan di Malaysia dengan harga diskon. Indonesia sungguh dipermalukan dengan hal ini.

 
Ia menuturkan, Kapolda NTT, Komnas HAM, dan Menteri Tenaga Kerja Anis Dakiri beberapa waktu lalu mengakui bahwa NTT merupakan provinsi yang menyandang predikat juara satu nasional dan darurat perdagangan orang. Meskipun demikian, pemerintah NTT tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah rakyatnya yang telah diperjualbelikan.

 
Selama ini, tambah dia, masyarakat hanya diselimuti kegelisahan dan kecemasan akibat begitu banyaknya kasus kejahatan perdagangan orang, tanpa tahu pasti berapa dan dari mana sumbernya, karena minimnya data yang terorganisir dengan baik.

 
Praktik perdagangan orang terjadi akibat degradasi martabat dan nilai manusia. Para tenaga kerja yang diperdagangkan dianggap oleh para calo dan PJTKI ilegal, setara dengan barang dan dapat dihargai dengan uang. Akibatnya, manusia Indonesia diiklankan di Malaysia dengan harga diskon. Hal tersebut merupakan tamparan keras dan memalukan bagi bangsa Indonesia.

 
Ia menambahkan seluruh masyarakat sipil harus terus berjuang melawan kejahatan perdagangan orang karena perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang harus diperangi.

 
Wakil Ketua DPRD NTT Alex Ofong mengatakan isu perdagangan orang telah menjadi salah isu penting dan menjadi komitmen serta prioritas DPRD NTT. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengagendakan Prolegda untuk melahirkan Perda baru tentang pemberantasan human traffiking.

 
Menurut Alex, pihaknya telah melakukan banyak hal dalam menjalankan fungsi kontrol DPRD diantaranya berdiskusi dengan Polda, Nakertras dan PJTKI, serta para pegiat human trafficking juga masyarakat sipil lainnya, dan ternyata ditemukan adanya perilaku menyimpang yang dilahirkan akibat salah persepsi tentang manusia dari pelaku human traffiking yang menjadikan manusia sebagai komoditas jual beli.

 
Wakapolda NTT Kombes Sumartono Johanan mengatakan, maraknya human trafficking di NTT terjadi karena rendahnya derajat pendidikan masyarakat NTT sehingga banyak masyarakat yang tertipu dan diperjualbelikan. Selain itu, terbatasnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang tinggi. Akibatnya, para tenaga kerja pun mengambil jalan pintas dengan memalsukan identitas agar dapat bekerja di luar negeri.

 
“Ada banyak oknum anggota polisi yang kami proses karena terlibat human trafficking. Ada juga pendeta yang kami tangkap karena human traffiking. Ini adalah masalah serius yang harus kita perangi bersama,”ujarnya.

 
Sementara pada sesi tanya jawab para peserta banyak mempertanyakan dan mengkritik kinerja kepolisian yang selama ini dinilai sangat lemah. Ironisnya lagi, kejahatan penjualan orang selama ini ternyata mendapat dukungan dari oknum kepolisian maupun, Nakertrans serta pihak lain yang berkepentingan dalam kejahatan ini. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz