Jumat, 27 April 2018 | 08:53
11

Tertibkan Penghuni DAS Liliba

DAERAH aliran sungai (DAS) Liliba terutama di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) kian marak dijadikan hunian warga. Jika dibiarkan, ke depan akan semakin banyak warga yang membangun di sepanjang DAS dan menyebabkan hutan di sekitar DAS menjadi punah. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang diminta tegas menertibkan warga yang mulai membangun rumah di DAS Liliba tersebut.

 
Demikian sari pendapat anggota DPRD Kota Kupang Adrianus Tali dan Herry Kadja Dahi yang ditemui terpisah, Selasa (31/3). Adrianus Tali mengatakan, DAS merupakan daerah bebas hunian, karena sesuai aturan, daerah tersebut harus dihijaukan untuk menjaga sumber air agar tetap lestari.

 
Selain itu, dengan membangun rumah di daerah aliran sungai, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2011. Menurutnya, DAS merupakan daerah atau hutan tutupan yang tak boleh dimanfaatkan untuk membangun rumah. Apalagi, daerah sekitar TDM itu cukup terjal.

 

Sehingga, jika dipaksakan dijadikan lokasi hunian warga, akan sangat berbahaya bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa warga. “Pemerintah tidak boleh lakukan pembiaran, harus secepatnya bersikap dan mengambil langkah tegas penertiban sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

 
Dia mengaku, masalah ini sudah pernah dibicarakan Dewan  pada masa pemerintahan sebelumnya. Namun, tidak ada tindakan tegas yang diambil waktu itu. Terkesan ada pembiaran, sehingga saat pemerintahan baru hendak bertindak untuk menertibkan, mengalami kesulitan. Akibatnya, semakin banyak warga yang membangun rumah di sekitar DAS Liliba.

 
Untuk itu, dia mengimbau pemerintahan di bawah kepemimpinan Jonas Salean-Herman Man agar mulai melakukan pendekatan persuasif dengan warga. Sehingga, setelah diberikan pemahaman, warga mau direlokasi dari tempat tersebut. “Pemerintah juga perlu cek jangan sampai mereka bukan warga Kota Kupang,” katanya.

 
Sementara Herry Kadja Dahi mengatakan, makin bertambah banyaknya warga yang menempati DAS harus secepatnya disikapi pemerintah. Perlu ketegasan sikap pemerintah melalui intansi terkait dan Satpol PP untuk mulai pendekatan dan penertiban. Jika tidak, maka suatau saat nanti akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi keselamatan mereka sendiri.

 
Pemerintah harus terlebih dahulu menyosialisasikan aturan dan larangan membangun di DAS kepada mereka. Setelah sosialisasi, pemerintah mulai memindahkan warga dari lokasi itu. Karena, jika terus dibiarkan, maka akan menjadi persoalan saat terjadi bencana banjir dan longsor dan menimpa, maka tentu saja pemerintah yang akan dipersalahkan dan jadi sorotan. (S-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz