Minggu, 22 April 2018 | 18:09
FOTO HAL 15A 060115

Tenaga KSO RSUD Lewoleba Mengadu ke DPRD Lembata

SEBANYAK 20 tenaga kerja  sama operasional (KSO)  pada RSUD Lewoleba men-gadukan nasib mereka ke  DPRD Lembata, Senin (5/1). Me-reka mengadu karena diberhen-tikan oleh manajemen RSUD Le-woleba. Sementara pada saat yang  sama, manajemen rumah  sakit mengangkat 20 tena-ga KSO baru.

Ketika men-gadu, puluhan tenaga KSO itu  diterima Ketua DPRD Lembata  Ferdinandus Koda bersama se-jumlah anggota DPRD setempat di  ruang sidang utama. Dalam dialog dengan Ketua dan  sejumlah anggota DPRD, perwa-kilan para tenaga KSO, Mikael Januari Diaz menyatakan, ia ber-sama rekan rekannya menolak SK  pemberhentian.

Penolakan karena  mereka sudah mengabdi selama  lima tahun sebagai tenaga KSO di RSUD Lewoleba.  Diaz menuturkan, sejak 2009  hingga 2013, mereka bekerja ber-dasarkan SK Bupati Lembata. 

Sedangkan pada 2014, mereka diminta manajemen rumah sakit  untuk menandatangani SK, namun  SK tersebut tidak pernah diberikan  kepada para tenaga KSO.  “Alasan kami diberhentikan ka-rena kami punya kinerja tidak ba-gus.

Padahal, selama ini kami tidak pernah dievaluasi. Surat ucapan  terima kasih dikeluarkan Direktur  RSUD Lewoleba dan kami terima  pada 27 Desember 2014. Karena itu,  kami datang ke lembaga DPRD ini  agar kami dikembalikan bekerja di  RSUD Lewoleba,” ujar Diaz.

Menanggapi itu, anggota DPRD  Lembata Lazarus Teka Udak me-nyatakan, tenaga KSO merupakan  tenaga profesional yang memiliki  keahlian masing-masing. Pengang-katannya harus berdasarkan anali-sis dan kebutuhan instansi terkait.  Tenaga KSO, katanya, dibutuhkan  di instansi tertentu guna mengerjakan hal-hal tertentu yang tidak  dapat dikerjakan oleh PNS.

“Kita akan rapat kerja dengan  pemerintah terkait nasib 20 tenaga  KSO ini, termasuk membahas  bagaimana prosedur perekrutan  tenaga KSO yang lebih objektif dan  rasional,” ujar Udak. Ketua Komisi III DPRD Lembata  Fransiskus Wuhan meminta para  tenaga KSO tersebut melengkapi  data dan dokumen sebagai dasar  pijakan pengaduan ke DPRD.

Data  dimaksud berupa surat pember-hentian, pernyataan sikap 20 KSO,  dan SK pengangkatan. Data-data  dan dokumen itu akan menjadi  dasar DPRD Lembata untuk me-manggil dan meminta pertang-gungjawaban pemerintah.

Ketua DPRD Lembata Ferdinan-dus Koda menilai, terdapat banyak  kejanggalan dalam kasus para  tenaga KSO RSUD Lewoleba. Ka-rena itu, DPRD segera mengambil  langkah. Namun, dia juga meminta  20 KSO itu segera menyampaikan  surat pernyataan yang dilengkapi  dengan bukti-bukti pendukung.

“Jadi kesimpulannya adalah  yang pertama, PHK (pemutusan  hubungan kerja) tidak prosedural.  Kedua, DPRD Lembata menugas-kan kepada Komisi III untuk turun  ke RSUD guna menggali fakta dan  data terkait PHK. Ketiga, DPRD ses-egera mungkin mengundang pihak  manajemen RSUD dan Pemkab
Lembata untuk melakukan rapat  kerja.

Dan keempat, membatalkan  PHK 20 tenaga KSO di RSUD Le-woleba ini,” tegasnya. Sesuai Prosedur Sementara itu, Direktur RSUD  Lewoleba Yosep Bernard Beda  menyebutkan, pemberhentian 20  tenaga KSO RSUD Lewoleba sudah  sesuai prosedur.

Dia membenarkan bahwa di an-tara 20 tenaga KSO yang di-PHK  itu ada juga yang masa kerjanya  di atas lima tahun. Namun, mereka  tidak bisa dipertahankan karena  berkinerja buruk.

“Mereka diangkat per 1 Januari  dan masa kontrak berakhir 31  Desember 2014. Manajemen me-mutuskan untuk memberhentikan  mereka karena kinerjanya dinilai  buruk. Tetapi tidak menutup ke-mungkinan mereka ini diakomodir  kembali,” jelas Bernard.

Dikatakannya, perjanjian kerja  dengan tenaga KSO di RSUD Le-woleba masa kerja tahun 2015  diberlakukan selama tiga bulan  dan jelang tiga bulan mereka di-evaluasi.  “Jadi kalau dalam evaluasi nanti  terbukti kinerjanya buruk, yang  bersangkutan kita berhentikan  tetapi didahului dengan perin-gatan-peringatan. Kalau tidak per-baiki tiga bulan kita berhentikan,”  tandasnya. (R-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz