Sabtu, 21 April 2018 | 19:23
19

Tarif Angkutan di NTT tidak Naik

KETUA Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTT Felix Puluh menyatakan tidak akan menaikkan tarif dasar angkutan di NTT akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), beberapa waktu lalu. “Ini para pengusaha angkutan pasti bingung dengan kenaikan tersebut, karenanya pada bulan Januari turun, Februari naik lalu sekarang naik lagi,” katanya di Kupang, Selasa (31/3).

 
Menurutnya, kenaikan harga BBM tersebut tidak akan berpengaruh terhadap angkutan di Kupang. Jadi, Pemprov juga tidak perlu mengeluarkan Peraturan Gubernur yang baru untuk mengganti yang lama. Felix mengatakan, Pemerintah Provinsi juga belum memanggil dirinya untuk membicarakan dampak dari kenaikan harga BBM tersebut, namun menurutnya jika dipanggil, ia akan mengusulkan agar tidak perlu menaikkan tarif dasar angkutan untuk seluruh NTT.

 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono mengatakan, pemerintah mengakui, penetapan tarif atas dan bawah untuk angkutan umum perkotaan masih sulit dilakukan. Banyak variabel yang harus dilihat untuk menentukan batas tarif itu.

 
Padahal, fluktuasi harga BBM saat ini dirasa oleh masyarakat sangat mempengaruhi tarif angkutan umum perkotaan. Di samping itu, tarif transportasi bersifat kaku. Jika harga BBM naik, tarif angkutan akan langsung naik, sedangkan jika harga BBM turun, tarif angkutan tidak turun.

 
Jenis angkutan umum perkotaan, kata dia, sangat beragam, baik yang menggunakan BBM jenis premium maupun solar. “Perkotaan banyak sekali variabelnya karena masing-masing trayek, sistemnya berbeda dan jenis kendaraannya juga berbeda,” ucap Djoko.

 
Namun, bukan hal yang tidak mungkin pemerintah akan menetapkan tarif atas dan bawah untuk angkutan umum perkotaan ke depannya. Saat ini, pihaknya masih menelisik varibel dominan yang bisa disamakan formula harganya antar angkutan umum.

 
Saat ini yang sudah diatur oleh Kemenhub terkait tarif batas atas dan bawah adalah tarif bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Kendati tidak diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan, tarif bawah untuk bus AKAP sebesar 20 persen dari tarif dasar dan 30 persen dari tarif dasar untuk tarif batas atas.

 
“Tarif atas dan bawah untuk AKAP sudah ada karena itu yang jadi kewenangan pusat. Kalau dari AKB kan dari gubernur. Kalau gubernur ikut kita persilakan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kemampuan daya beli masyarakat,” kata Djoko. Terkait harga BBM yang saat ini naik Rp 500 per liter, Djoko mengatakam pemerintah tidak akan menaikkan tarif transportasi umum lantaran kenaikan itu masih dinilai tidak signifikan. (mi/C-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz