Kamis, 26 April 2018 | 23:35
17

Tanah Bandara kembali Diklaim

TUJUH suku di Kecamatan Taibenu dan Kupang Timur, Kabupaten Kupang kembali mengklaim tanah di kawasan Bandara El Tari-Kupang. Mereka meminta pihak TNI-AU mengakui tanah di kawasan tersebut sebagai tanah ulayat milik ketujuh suku yakni Suku Humau, Nifu, Takubu, Sabaat, Omet, Bani, dan Suku Lael. “Kami ketujuh suku ini hanya minta pengakuan dari TNI-AU.

 
Sebab, tanah dengan luas 543 hektare ini adalah tanah milik nenek moyang kami,” ungkap Kepala Suku Humau, Alex Humau kepada wartawan di rumah tua Suku Humau, Desa Baumata Timur, Sabtu (25/4), usai pertemuan pimpinan ketujuh suku dengan Komnas HAM RI. Menurut Alex, tanah milik ketujuh suku itu dihibahkan dengan status pinjam pakai kepada Pemerintah Hindia Belanda.

 
Lalu, pada 1969 pemerintah daerah di NTT menghibahkan tanah itu kepada TNI-AU dan pada 1983 terbit sertifikat tanah milik TNI-AU. Proses pengalihan hak atas tanah itu, kata Humau, sangat merugikan dan mengabaikan hak ketujuh suku tersebut. “Sampai sekarang masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov sehingga kami adukan ke Komnas HAM,” bebernya.

 
Catatan VN, pada awal 2012 lalu, ratusan anggota suku menduduki ujung landasan pacu bandara sebagai bentuk protes dan perjuangan mereka. Aksi tersebut dibubarkan paksa oleh aparat keamanan. Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, kasus tanah Bandara El Tari itu masih dalam dugaan pelanggaran HAM. “Kasus seperti ini sering kami tangani, ada konflik antara
hukum nasional dengan hukum adat.

 

Dalam waktu dekat, Pemprov atur waktu untuk mediasi semua pihak untuk cari jalan penyelesaian,” katanya. Komandan Lanud El Tari Kolonel Pnb Andi Wijaya yang dikonfirmasi VN, Minggu  (26/4), mengatakan, kasus tanah di kawasan Bandara dan sekitarnya merupakan kasus lama yang sudah melewati proses hukum yang sah. “Komnas HAM sendiri sudah katakan tidak ada pelanggaran HAM dan tanah itu tanah negara yang diberikan kepada TNI-AU untuk kepentingan pertahanan negara,” ujarnya.

 
Dia mempertanyakan kenapa masalah tanah yang sudah melewati proses hukum itu diungkit kembali. “Nasionalisme sudah mulai pudar atau ada upaya merongrong negara melalui pelemahan institusi TNI-AU, dengan mengganggu, bahkan diminta pindah,” tegas Kolonel Wijaya melalui pesan singkatnya kepada VN. (tia/D-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz