Sabtu, 21 April 2018 | 19:38
6

Slogan El Tari vs Kebijakan Tambang

SEPERTI apa Anda ingin dikenang? Sosok pahlawan atau penjahat? Protagonis ataukah antagonis? Hampir semua manusia tentu ingin menjadi pahlawan dan protagonis. Selain karena bermuatan positif, pilihan tersebut memiliki prestise tersendiri, dan memberikan kepuasan batin.

 
Para pemimpin publik yang memiliki otoritas sebagai pengambil kebijakan dalam setiap level organisasi, tidak terlepas dari pilihan-pilihan ini. Tapi, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemimpin publik cenderung memilih untuk menjadi pahlawan atau protagonis, yang dapat membawa angin segar kepada bawahan, terutama rakyat.

 
Apalagi jika berbicara mengenai pemimpin publik dalam domain eksekutif, legislatif dan yudikatif, dari Pusat hingga daerah. Pilihan ini telah menjadi keniscayaan bagi mereka. Karena, bila ditinjau secara mendasar bagaimana proses pemilihan pemimpin publik, maka, kita akan dihadapkan pada berbagai jenis dan level seleksi ketat (fit and proper test mechanism), dilengkapi berbagai perangkat aturan, nilai, dan norma yang dilegitimasi undang-undang.

 

Hal ini mengerucutkan alasan, mengapa pemimpin publik diharapkan memiliki kompetensi dan kapabilitas sebagai pahlawan dan protagonis yang namanya senantiasa harum di ruang publik.

Mari Mengingat Eduardo Galeano, penulis berkebangsaan Uruguay, mengatakan “mengingat adalah tugas mulia”. Oleh karena itu, mari kita mengingat sejenak. “Tanam, tanam, sekali lagi tanam!” Semoga kita belum lupa salah satu slogan bersejarah asli NTT ini, yang diprakarsai El Tari, Gubernur NTT periode 1966-1978.

 

Slogan ini dapat dilihat pada monumen El Tari di beberapa kota di NTT. Apa alasan sosok El Tari begitu bersejarah? Mengapa sosoknya diabadikan sebagai monumen-monumen di ruang publik untuk diingat oleh putera-puteri lintas generasi NTT? Jika ini perlu dijawab,  mari kita mengingat lagi.

 
Berdasarkan sejarah, kondisi geografis, sosial, budaya dan lain-lain, Sumber-sumber penghidupan yang bersentuhan langsung dengan kenyataan hidup rakyat NTT, pada umumnya adalah pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata (Hari Naif, Potret Ekologi NTT, https://walhintt.wordpress.com, 2011).

 

Maka sangat tepat El Tari memproduksi kebijakan publik yang pro-rakyat, pro-lingkungan, dan sesuai dengan kondisi daerah. Seruannya “Tanam, tanam, sekali sekali tanam!” menjadi penyemangat, motor gerakan, dan wujud upaya untuk mensejahterakan rakyat, sekaligus sebagai warisan dan cermin kepada generasi penerus. Maka tidak mengherankan, jika sosok El Tari memiliki nilai sejarah yang begitu tinggi.

Kebijakan Aktual di NTT Desentralisasi dan otonomi daerah, telah membawa era baru untuk pendekatan pembangunan daerah. Daerah diberi keleluasaan untuk mengatur nasibnya, sekaligus mencapai kemandirian keuangan (fiskal). Sayangnya, kebijakan publik yang diproduksi selama era desentralisasi dan otonomi daerah banyak yang merugikan dan prematur. Salah satu contohnya adalah kebijakan tambang di NTT.

 
Memang diakui, tidaklah mudah untuk mencapai kemandirian fiskal di daerah. Tapi, itu bukanlah alasan untuk memperlancar usaha-usaha tambang dan ekstraktif lainnya untuk mengejar setoran kilat, yang justru tidak sesuai dengan konteks daerah NTT. Pendekatan pembangunan paling tepat untuk menggenjot kesejahteraan masyarakat NTT adalah dengan mengakomodir bidang-bidang seperti  pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata yang telah berakar turun-temurun di NTT.

 
Apalagi bila ditelusuri, banyak sekali resistensi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan tambang di NTT. Artinya, kebijakan tambang tidak memenuhi beberapa unsur, yakni tidak sesuai konteks daerah dan tidak didukung masyarakat.

 

Ditambah lagi, kebijakan tambang tidak mencerminkan pendekatan pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan, karena mengakibatkan masyarakat kehilangan hak atas tanah, tempat mereka bermata pencaharian dan  merusak lingkungan.

 
Contoh teraktual adalah perlawanan masyarakat terhadap penambangan batu mangan di Desa Oinbit, Insana, Timor Tengah Utara (TTU). Di mana dengan mudahnya korporasi diberi izin oleh penguasa setempat untuk menambang batu mangan di atas tanah ulayat milik warga desa yang terbagi atas tiga suku, yaitu Naikofi, Taisbenu dan Ataupah.

 

Penambangan ini juga dilakukan dengan kajian Amdal yang keberadaannya masih belum jelas (Gusti Fahik: Mangan Oinbit, Monopoli dan Dongeng tentang Kesejahteraan, www.floresa.co, 2015).

 
Hal seperti ini sangat berbahaya, apalagi dengan alasan untuk meningkatkan PAD demi terwujudnya kemandirian fiskal daerah, lalu pemerintah dengan mudahnya mengambil kebijakan sepihak dan mengabsenkan asas transparansi tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat.

 

Desentralisasi dan otonomi bukan hanya soal kemandirian fiskal dan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengatur dirinya, tetapi juga berfungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi seluruh rakyat, dan untuk menyediakan saluran bagi partisipasi dan aspirasi daerah (Warsito Utomo, 2014).

 
Ini mengindikasikan bahwa partisipasi politik dari rakyat bukan hanya sebatas pada pilkada dan pileg di daerah, tetapi juga partispasi politik secara luas di mana rakyat dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka lewat saluran-saluran politik yang wajib difasilitasi oleh pemerintah daerah. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah diwajibkan mengakui persamaan/kesetaraaan politik dengan warga.

 

Kesetaraan politik juga perlu disikapi dengan hati-hati, karena Antonio Gramsci (2013), menyebutkan bahwa “persamaan politik yang lengkap dan sempurna tidak bisa hidup tanpa persamaan ekonomi”. Oleh karenanya, kebijakan-kebijakan publik yang bertujuan membangun ekonomi daerah haruslah tepat sasaran dan memiliki nilai kemanfaatan yang komprehensif, tidak hanya menguntungkan segelintir orang yang menjabat posisi tertentu atau yang bekerja di korporasi, tetapi juga menguntungkan segenap rakyat.

 

Sebab, kesetaraan politik sangat bergantung pada kesetaraan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan publik yang didesain pemerintah daerah untuk memanfaatkan tambang sebagai jalan mengejar jumlah PAD dan kemandirian fiskal, sebaiknya dikaji ulang. Karena, kesejahteraan masayarakat masa kini dan masa depan tidak dapat dikejar melalui jalan itu.

 

Akan lebih baik, jika seluruh pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten/kota di NTT, lebih kreatif dalam menggarap potensi-potensi daerah yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kultur. Ini adalah tugas utama semua pemangku kepentingan (stakeholders) di NTT untuk mempersiapkan kebijakan publik yang tepat.

 
Apa kita harus menunggu El Tari bangkit untuk membuat kebijakan publik yang tepat untuk pembangunan NTT? Atau mungkin, pemimpin-pemimpin daerah di NTT ingin dikenang dengan cara yang sama dengan El Tari, tapi dengan slogan yang berbeda “Tambang, tambang, sekali lagi tambang!” Apakah seperti itu? Silahkan memilih seperti apa Anda ingin dikenang?

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz