Kamis, 26 April 2018 | 23:37
OPINI SELASA 19062012

Senjakala Mobil Masuk Politik

BUPATI Timor Tengah Utara (ttu) Raymundus Sau Fernandes (RSF) membagi-bagi mobil ke Kejari, Kapolres, dan Dandim TTU (VN, 15/4/2015). Baik dan sungguh mulia. Dalam kategori politik pemerintahan, pemberian mobil itu dilakukan untuk memperlancar tugas petugas negara. Luar biasa Bupati TTU. Mulia nian hatinya.

 

Jika semua pengambil kebijakan di republik ini berperilaku seperti Bupati TTU, rasa-rasanya Indonesia akan segera keluar dari beragam masalah sosial yang tengah melilit bangsa ini. Tetapi sabar dulu. Hemat saya, TTU merupakan salah satu daerah yang dipenuhi noda-masalah.

 

Masalah sosial di TTU tersebar dari gedung-gedung pemerintahan atas nama korupsi pada level birokrasi hingga ke soal pembangunan perumahan; dari soal pembunuhan hingga ke pendidikan. Yang pasti, banyaknya masalah sosial di TTU sebanyak niat baik Bupati TTU dalam kasus pemberian mobil.

 
Tulisan ini ingin membedah fenomena itu. Gugatan utamanya adalah bagaimana membaca fenomena pembagian mobil menjelang Pilkada TTU dan beberapa daerah lain di NTT. Mengapa mobil hanya diberikan kepada aparat penegak hukum menjelang Pilkada TTU?
Efek Pilkada  Desember tahun ini, sembilan kabupaten di NTT, termasuk TTU, akan menggelar pilkada. Lepas dari beragam euforia yang menyelimuti semua pihak, menjelang pilkada, semua elemen perlu sadar dan disadarkan demi munculnya demokrasi substansial dan bukan hanya sekadar ritualitas politik semata.

 

Saya paham bahwa masyarakat Indonesia sudah melek politik. Yang masih kurang pemahaman akan politik adalah elite politik itu sendiri. Oleh karena itu upaya penyadaran justru ditujukan kepada elite politik dan kekuasaan yang ingin mengadu nasib di kontestasi politik lokal itu.

 
Pemberitaan media soal pembagian mobil oleh Bupati TTU menjelang pilkada patut diapresiasi. Media peka akan realitas hukum dan kontestasi politik pada pilkada itu. Saya menyebutnya sebagai bahaya patron-client effect. Tulisan ini ingin mendasari realitas hukum dan politik menjelang pilkada.

 

Argumentasi dasar tulisan ini jelas; pilkada merupakan ajang di mana elite politik memasukkan semua aspek ke dalam politik; budaya, sosial, ekonomi dan banyak aspek lain. Yang paling parah adalah ketika politik memasukkan mobil, binatang dan hewan lain ke dalamnya.

 

Saat kontestasi politik, kita mengerti mengapa muncul sinterklas dadakan; banyaknya malaikat yang datang dan masih banyak lagi yang lain. Jika benda mati seperti mobil atau binatang masuk dan ditarik ke kanal politik oleh elite politik, maka elite politik itu bukan aktor demokrasi tetapi pedagang mobil, kambing, babi, ayam dan sapi politik.

 
Patron-Klien Realitas munculnya kebijakan dadakan dan masuknya mobil dan beberapa jenis binatang ke dalam politik hanya dapat dijelaskan sejauh memahami patron-klien politik. Edward Spinall (2014) mendefinisikan patronase sebagai relasi politik yang mengandalkan uang, barang, atau peluang ekonomi yang didistribusikan demi mendapatkan dukungan politik.

 

Di sini, patronase berkaitan dengan materi yang diberikan calon pemimpin kepada para pemilih. Termasuk di dalamnya adalah ragam kebijakan dadakan yang dilahirkan beberapa calon incumbent. Pembagian mobil masuk di situ.

 

Dengan barang yang dihadiahkan itu, calon dan bakal calon mengharapkan agar warga memberikan dukungan pada saat kontestasi politik tiba. Klientelisme pada sisi lain merupakan hubungan politik yang dibangun di atas pertukaran keuntungan material entah berupa uang, benda maupun pertukaran ekonomi dengan dukungan politik.

 

Hubungan itu terbentuk atas tiga karakteristik yakni hubungan timbal-balik (resiprositas), hirarkis, dan berulang kali. Justru oleh ketiga ciri inilah klientelisme kerap dipandang sebagai sebuah jaringan yang digunakan untuk mendistribusikan materi demi tujuan politik pragmatis.

 
Kerangka patron-klien itu dapat menjelaskan dengan sangat jitu realitas kekinian politik lokal kita. Jika masyarakat sedikit teliti dan berpikir sedikit liar, mudah sekali membaca fenomena itu saat ini manakala TTU dan delapan kabupaten lain yang melaksanakan pilkada.

 

Semua perhatian dan segenap kekuatan tertuju pada cara mendapatkan kekuasaan. Uang, barang, atau peluang ekonomi menjadi pemandangan umum dan unik di saat-saat ini. Pada titik yang lain, jaringan politik terus dibangun untuk sebuah kekuasaan.

 

Tiga karakter dasar yang mudah dilihat yakni hubungan timbal-balik (resiprositas), hirarkis, dan berulang kali. Sang calon atau bakal calon biasanya mengharapkan agar ‘kebaikannya’ dibalas dengan kebaikan pula. Sang calon jelas mengharapkan dukungan suara saat kontestasi (Jehamat dan Dhosa, 2015). Hukum kepatuhan muncul di sini, dalam langgam hirarkis-klientilisme. Relasi ordinat dan subordinat muncul di sini.

 
Dalam kasus TTU, pemberian mobil berdampak pada munculnya konflik kepentingan pada diri elite penegak hukum di TTU. Semua tahu bahwa TTU sarat masalah hukum saat ini. Lalu, mengapa Bupati memberikan mobil kepada penegak hukum? Meminjam perspektif patron-klien, pemberian itu jelas bertujuan agar aparat penegak hukum tidak menyeret elite kekuasaan (kepala dinas dan lain-lain di TTU, termasuk Bupati) ke proses hukum.

 

Semua itu berujung pada mulusnya langkah RSF dalam kontestasi politik lokal TTU. Jika itu yang terjadi maka hemat saya, hukum benar-benar dicederai oleh elite hukum di TTU. Selanjutnya adalah apa hubungan patron-klien dengan perkembangan demokrasi di daerah ini? Demokrasi dipahami sejauh mengerti dua pertanyaan penting yakni untuk kepentingan siapa kekuasaan dijalankan (demokrasi substansial) dan bagaimana kekuasaan itu dikelola (demokrasi prosedural).

 

Realitas dagang sapi kekuasan  menunjukkan bahwa demokrasi kita belum bisa beranjak dari ranah prosedural. Sebab utamanya adalah karena politik dalam langgam demokrasi itu masih berkutat dengan cara dan strategi mendapatkan kekuasaan dan jauh dari esensi politik.

 

Yang terjadi kemudian adalah pertarungan antara partisipasi politik di satu sisi dengan mobilisasi politik pada sisi yang lain. Patron-client effect jelas menyuburkan mobilisasi politik dan menjauhkan rakyat dari partisipasi otentik politik. Ini sangat berbahaya.

 

Sebab, di era di mana entitas politik termasuk rakyat ditempatkan sebagai subjek dalam langgam pilkada, kemudian balik menempatkan rakyat sebagai obyek. Karena objek, maka rakyat bisa dipermainkan. Yang paling ekstrem adalah upaya politik yang dilakukan elite politik tidak untuk tujuan sang objek tetapi memenuhi keinginan subjek (elit itu sendiri).

 
Beragam catatan di atas diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk tidak mudah menerima setiap bantuan dadakan. Mobil dan hewan serta binatang lain termasuk di dalamnya. Harus diingat bahwa elite politik itu akan pergi jauh dari rakyat kalau sudah dipilih nanti.

 

Dalam langgam yang sama, aparat penegak hukum akan memperlemah penegakan hukum. Elite politik harus segera sadar bahwa cara-cara seperti yang telah dijelaskan di atas jelas berimplikasi pada buruknya kualitas demokrasi. Membagi-bagi mobil kepada aparat

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz