Jumat, 27 April 2018 | 08:48
17

Sembilan Pejabat Terkait Korupsi bakal Dipecat

SEMBILAN orang pegawai negeri sipil (PNS) akan menerima surat keputusan (SK) pemecatatan tidak dengan hormat (PTDH), karena terlibat dalam kasus korupsi.  Surat keputusan pemecatan, kini tengah diproses Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Alor dan sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTT dan Pemerintah Pusat.

 

Dari sembilan PNS, satu orang golongan IV-C akan dipecat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden Republik Indonesia, Djoko Widodo. Sedangkan tiga orang PNS lainnya yang golongan IV-A dan IV-B akan mendapat SK pemecatan dari Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

 

Sementara, enam orang PNS lainnya dengan golongan III-D ke bawah akan dipecat berdasarkan SK Bupati Alor Amon Djobo.Nasib kesembilan PNS, masih mempunyai harapan jika mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika kelak nanti mereka merasa tidak puas dengan keputusan Bupati, Gubernur, maupun Presiden. Namun, langkah mereka tak semudah itu, karena banyak terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi tidak luput dari jeratan hukum.

 
Umumnya PNS yang terlibat dalam kasus korupsi ini tengah menjalani proses hukum di Lapas Kelas II B Kalabahi maupun Lapas Penfui Kupang. Namun, di antara mereka telah menjalani proses hukum dan sudah menghirup udara segar. Meski begitu, mereka juga belum bisa bekerja secara aktif, karena nama mereka tidak tercatat dalam daftar hadir.

 
Kasubdit Pertimbangan Status Kepegawaian Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN Pusat, Supardianto saat memberikan penjelasan kepada sejumlah pejabat eselon III di kantor Bupati Alor, Rabu pekan lalu mengatakan, kasus korupsi bukan melihat vonisnya berapa tahun, tapi melihat perbuatannya. Menurutnya, jika PNS yang terlibat dalam kasus korupsi yang berkenaan dengan jabatan mendapat sanksi paling berat yakni PTDH.

 
Dia mengatakan, ada dua sanksi pemecatan bagi PNS yakni diberhentikan karena tindakan korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun ada juga pemecatan karena pelanggaran disiplin. Menurutnya, untuk kasus korupsi, Bupati punya kewenangan memecat PNS dengan golongan III-D ke bawah, sedangkan kasus pelanggaran disiplin Bupati mempunyai kewenangan penuh untuk memecat PNS dari semua golongan.

 
Bupati Alor Amon Djobo kepada VN di Kantor Bupati Alor, Kamis (2/4) mengatakan, BKD sudah serahkan SK pemecatan kepadanya untuk ditandatangani. Namun, ia mengembelikan SK tersebut, karena ingin bertemu keluarga dari PNS yang bersangkutan.

 
“Saya rencana mau panggil yang bersangkutan kalau tidak keluarga mereka, karena mereka ini ada yang menjalani hukuman di Kalabahi juga ada yang di Kupang. SK harus saya tanda tangan, kalau tidak nanti saya yang disalahkan,” tandas Djobo.

 
Djobo mengatakan, pemecatan merupakan proses yang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu, ketika yang bersangkutan terjerat dalam kasus korupsi. Proses tersebut, lanjutnya, terus berjalan sampai saat ini. “Saya perlu menjelaskan ke mereka, supaya tidak ada informasi yang melenceng. Ini persoalan lama dan diproses sampai dengan sekarang,” katanya. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz