Jumat, 27 April 2018 | 08:41
55

Pungli di BPN Rote Disayangkan

PRAKTIK pungutan liar (pungli) saat pengurusan sertifikat tanah oleh investor di kantor Badan Pertanahan (BPN) Rote Ndao, patut disayangkan. Sebab, praktik tersebut menghambat pembangunan pariwisata yang menjadi sektor andalan Pemkab Rote Ndao. Investor yang merasa dipersulit diminta melapor ke Bupati Rote Ndao.

 

Demikian penegasan Bupati Rote Ndao Leonard Haning kepada VN, Kamis (9/4). Dia dikonfirmasi soal keluhan investor yang mengaku diperas sampai ratusan juta rupiah oleh Kepala BPN Rote Hardo, saat mengurus sertifikat tanah untuk investasi pariwisata. Hardo sudah membantah dan meminta agar dugaan pungli itu dibuktikan.

 

Bupati Haning menegaskan bahwa pemerintah pada semua level harus bersikap welcome terhadap investor, termasuk bidang pariwisata. Karena itu dia meminta kepada investor yang merasa dirugikan dengan praktik pungli, atau ada yang mempersulit proses perizinan, agar melapor langsung kepadanya. “Jika ada investor yang merasa dipersulit dalam pengurusan izin, atau kena pungli, segera melapor. Sebab, Pemkab Rote Ndao sangat welcome terhadap investor yang benar-benar mau membangun,” tegasnya.

 
Kadis Pariwisata Rote Ndao Melkias Rumlaklak menyayangkan pungli di kantor BPN jika benar terjadi. Pungli dalam hal pengurusan sertifikat tanah untuk kawasan pariwisata, kata dia, seharusnya tidak boleh terjadi karena menyangkut kenyamanan dan kemudahan investasi. “Sektor pariwisata tak bisa berkembang kalau ada hal yang mengganggu investasi,” tegasnya.

 
Kanwil BPN Ragu Pihak Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi NTT meragukan adanya pungli pengurusan sertifikat di BPN Kabupaten Rote Ndao. “Saya sedikit ragu dengan informasi itu. Kalau memang benar seperti itu (ada pungli), kami minta klarifikasi dan buktibuktinya,” kata Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN NTT Tomas More di kantornya, kemarin.

 
Tomas menjelaskan, sesuai aturan, hanya ada empat prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah yang dipungut biaya. Keempat tahapan tersebut adalah biaya pendaftaran, pengukuran tanah, pemeriksaan tanah, dan operasional. Biaya pendaftaran sebesar Rp 100 ribu dan biaya operasional yang adalah biaya transportasi dan operasional selama kegiatan pengukuran dan pemeriksaan tanah tersebut.

 
Sedangkan biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah memiliki rumusan perhitungannya sendiri berdasarkan luas tanah dan harga satuan khusus. Harga satuan khusus untuk tanah di pedesaan sebesar Rp 20 ribu dan untuk tanah di perkotaan Rp 40 ribu. Untuk tanah dengan luas 10 hektare (ha) ke bawah rumusnya adalah luas tanah dibagi 500, dikali harga satuan khusus dan ditambah Rp 100 ribu.

 

Untuk tanah dengan luas 11 ha sampai dengan 1.000 ha rumus perhitungannya adalah luas tanah dibagi 4.000 dikali harga satuan khusus dan ditambah Rp 14 juta. Sementara untuk tanah dengan luas lebih dari 1.000 ha rumusnya luas tanah dibagi 10.000 dikali harga satuan khusus dan ditambah Rp 134 juta.

 
Sedangkan biaya pemeriksaan tanah menggunakan rumusan perhitungan luas tanah dibagi 100.000 dikali harga satuan khusus, lalu ditambah Rp 5 juta. Dengan perincian biaya tersebut, Tomas yakin, tidak mungkin dilakukan pungli seperti yang dikeluhkan di BPN Rote Ndao. Sebab, keempat item biaya tersebut masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dimana semua biayadisetor ke kas negara. (enq/tho/mg-03/D-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz