Minggu, 22 April 2018 | 18:25
4

Proyek Siluman Dibawa ke KPK

DI tengah sorotan publik terhadap praktik mafia anggaran (APBD NTT 2015) yang berujung munculnya 14 proyek siluman, Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT melelang proyek-proyek siluman tersebut. Penandatanganan kontrak kerja dengan kontraktor pemenang lelang pun sudah dilakukan. Karena itu, PIAR NTT akan melaporkan masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 
Direktris PIAR NTT Sarah Lery Mboeik mengatakan itu menjawab VN, Selasa (28/4). Dia menegaskan, PIAR sudah mengikuti perkembangan kasus proyek siluman itu sejak awal. Indikasi KKN dalam kasus ini sangat kental.

 

Mantan anggota DPD RI itu menegaskan bahwa jika Kejati dan Polda NTT tidak segera “jemput bola” untuk mengusut kasus mafia anggaran yang berbuah proyek siluman itu, maka PIAR segera melapor kasus itu ke KPK. “Kalau Kejaksaan dan Kepolisian tak jemput bola ya kami bawa ke KPK,” pungkas Sarah.

 
Pihak Kejati NTT, baik Kepala Kejati maupun Humas Kejati NTT yang dikontak ke ponselnya masing-masing untuk konfirmasi, tadi malam, tidak merespons. Praktik Monopoli Tak hanya mafia anggaran yang berbuntut 14 proyek siluman yang terjadi di Dinas PU, namun praktik monopoli proyek seperti yang diungkap Wakil Ketua DPN Inkindo Hengky Benu belum lama ini, pun terbukti.

 

Sumber VN mengungkapkan, dalam proses penandatangan kontrak diketahui bahwa salah satu perusahaan yakni PT BP menang lima paket proyek dari 12 paket proyek nonfisik yang dilelang Dinas PU NTT. “Mau tidak bilang monopoli bagaimana? Perusahaan yang sama juga yang menang, dan menang lima dari 12 paket,” ucap sumber.

 
Sementara itu, Viktor Lerik, anggota Komisi IV DPRD NTT yang selama ini getol mempersoalkan kehadiran 14 proyek siluman itu, menegaskan bahwa pihaknya segera mendesak Komisi IV untuk menggelar rapat guna merekomendasikan pembatalan tender ke-14 paket proyek siluman itu. “Semua anggota Dewan masih reses sampai Jumat. Dan hari Senin atau Selasa minggu depan, kami akan minta Komisi IV merekomendasikan untuk batalkan proyek siluman itu.

 

Kalau Komisi IV tidak mau, maka saya akan langsung melaporkan ke Kejati NTT. Atau, kalaupun Komisi IV merekomendasikan pembatalan, namun Dinas PU tetap melanjutkan proyek itu, maka
saya tetap akan lapor ke Kejati NTT,” tegas Veky, sapaan Viktor Lerik.

 
Eldat Nenabu, rekan Veky di Komisi IV yang dihubungi sebelumnya, mengatakan, Komisi IV akan mengundang Kadis PU Andre Koreh untuk membahas masalah 14 proyek siluman itu usai masa reses. Saat diwawancara VN, Minggu (26/4), Eldat mengaku belum tahu apakah 14 proyek siluman itu sudah ditenderkan atau belum. “Kalau ternyata sudah dilelang, Dewan akan melihat dan mengkaji seperti apa model perencanaan proyek-proyek itu,” jelasnya.

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz