Kamis, 26 April 2018 | 23:37
4

Pilkada Malaka Ditangani KPU NTT

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Malaka berada di bawah tanggung jawab KPU NTT, dengan tahapan pertama yakni pembentukkan panitia adhoc bersamaan dengan KPU di delapan kabupaten lainnya yang akan menyelanggarakan Pilkada serempak tahun ini.

 
Hal itu disampaikan anggota KPU NTT Yosafat Koli, kepada VN saat diminta penjelasannya terkait hal tersebut, Kamis (16/4). Ia menjelaskan, launching untuk Pilkada di Malaka yang akan ditangani KPU NTT akan dilaksanakan Jumat (17/4) hari ini.

 
Menurut Yosafat, pembentukan panitia adhoc pelaksana Pilkada dilakasanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia, termasuk di sembilan kabupaten di NTT. Waktu pembentukkan panitia adhoc tersebut dimulai tanggal 19 sampai 25 April. Dan pengumuman untuk panitia akan dilaksanakan tanggal 25 April. “Ini sesuai dengan jadwal dari pusat dan waktunya semua dilaksanakan bersamaan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

 
Kerika menyinggung mengenai dana pelaksanaan Pilkada di sembilan kabupaten yang ada di NTT, Yosafat menjelaskan, anggaran pelaksanaan Pilkada sudah disiapkan pemerintah di sembilan kabupaten tersebut. Anggaran tersebut bersumber dari APBD masing-masing Kabupaten, yang diperkirakan berkisar antara Rp 7 miliar hingga Rp 15 miliar, sesuai kondisi, dan luas wilayah, serta jumlah penduduk.

 
Setelah panitia adhoc dibentuk, jelas Yosafat, akan dilakukan bimbingan teknis kepada anggota panitia adhoc sehingga dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Tugas panitia adhoc, jelas Yosafat, diantaranya melakukan koordinasi pada wilayah kerja masing-masing termasuk pemutakhiran data pemilih mulai dari tingkat KPPS sampai PPK bahkan KPU.
ASN belum Undur Sekda NTT Frans Salem yang ditemui terpisah menjelaskan, sampai saat ini belum ada Aparatus Sipil Negara (ASN) yang mengajukan pengunduran diri berkaitan dengan pencalonan dalam Pilkada serempak di NTT. Menurutnya, bagi ASN yang mau mencalonkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri sebelum pendaftaran di KPU.

 
Sesuai dengan UU yang berlaku, kata Frans Salem, pendaftaran tidak dapat diterima KPU bagi ASN yang belum mengajukan surat pengunduran diri. Pengajuan pengunduran diri dari ASN yang maju dalam Pilkada tidak dapat dianulir apa pun alasannya. Hal tersebut mungkin menjadi alasan sehingga banyak ASN yang belum mengajukan surat pengunduran diri tersebut.

 
“Bisa saja mereka masih timbang-timbang sebab kalau sudah ajukan pengunduran diri itu tidak bisa dianulir lagi apapun alasannya. Ini sesuai dengan perintah Undang-undang,” jelasnya. Dalam proses pengunduran diri tersebut, jelas Frans Salem, ASN yang berhak untuk mendapatkan dana pensiun hanyalah ASN yang pada saat pengajuan surat pengunduran diri telah berusia 50 tahun, dengan masa kerja selama 20 tahun.

 

Sementara gaji mulai dibekukan sejak surat pengunduran diri tersebut diajukan oleh ASN yang bersangkutan. Kewajiban bagi ASN lebih kepada persyaratan administrasi yang bersifat teknis yang dapat diproses setelah surat pengunduran diri diajukan. “Yang pasti bahwa begitu dia sampaikan surat pengunduran diri, gajinya langsung berhenti. Soal proses administrasi lainnya, itu bisa sambil berjalan tetapi pengunduran diri itu tidak bisa dianulir lagi,” kata Frans Salem.

 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) di penjelasan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) dikatakan, “Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali”.

 
Dalam catatan VN, ASN yang bakal mengikuti Pilkada di sembilan kabupaten yakni Kepala Bappeda Kabupaten Belu dr Valentinus Pareira, Kepala Dinas Pertambagan dan Energi Thobias Uly, dan Kepala Badan Arsip Provinsi NTT Edu Gana. (R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz