Jumat, 20 April 2018 | 16:51
06

Perempuan Basis Gerakan Lokal

PEREMPUAN merupakan salah satu elemen masyarakat lokal yang patut didorong untuk menjadi agen perubahan baik bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Karena itu, pengetahuan mengenai pengambilan keputusan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten merupakan hal penting yang patut dimiliki perempuan.

 
Apalagi, dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peranan kaum perempuan di desa patut mendapat sentuhan khusus, sehingga persoalan pembangunan di desa lebih memihak kepada kaum perempuan, yang selama ini seakan dimarginalkan oleh sistem dan kekuasaan yang berlaku.

 
Demikian arus besar pikiran yang mencuat dalam workshop modul dalam program pengembangan partisipasi perempuan dan reformasi kebijakan lokal dalam proses pengambilan keputusan yang responsif gender untuk pemenuhan kebutuhan berbasis warga di Kabupaten Kupang. Workshop itu diselenggarakan di OCD Kafe, Pantai Lasiana, Kupang, Selasa (31/3).

 
Koordinator Umum Bengkel APPeK Vinsensius Bureni mengemukakan, secara konseptual, pemerintah desa adalah unit pemerintahan yang oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 diberikan kewenangan dan sejumlah urusan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, kata Vinsensius, desa pun menjadi sasaran utama pelaksanaan pembangunan dari berbagai unit pemerintahan baik itu tingkat kabupaten, provinsi, maupun kementerian.

 
Namun demikian, jelas Vinsensius, kapasitas dan kapabiltas pemerintahan desa dari aparat pemerintah dan kelompok lokal yang ada di desa masih perlu didampingi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks itu, modul yang cukup memadai yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan perlu diberikan kepada aparat pemerintah desa maupun kelompok lokal di desa.

 
Koordinator program workshop modul Bengkel APPeK Tarsianus Tani menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kerja sama Bengkel APPeK dengan GB Oxfam yang bertujuan memberikan masukan argumentasi terhadap urgensi modul-modul program yang sudah disiapkan.

 

Selain itu, mendiskusikan substansi modul dan isinya secara keseluruhan. Adapun modul yang disiapkan yakni modul pengembangan SMS Gate Way, cara kerja forum warga, modul SAID, dan modul perencanaan dan penganggaran, serta modul Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) maupun SOP keuangan desa.

 
“Workshop melibatkan pemerintah desa, maupun kabapaten, dan para pemangku kepentingan yang merupakan wadah untuk memberikan masukan terhadap seluruh substansi atau isi modul yang lebih komprehensif sehingga benar-benar menghasilkan modul aplikatif,” kata Tarsianus.

 
Salah satu peserta workshop Arifin Boik menambahkan, dalam diskusi tersebut mencuat beberapa persoalan yang sering ditemui masyarakat di desa, baik dari aspek pengambilan keputusan maupun aplikasi program dan kegiatan. Masalah tersebut, akhirnya dapat diselesaikan dengan membahasnya secara bersama-sama.

 
“Banyak hal yang kita dapat pelajari di sini. Pelajaran itu sangat membantu ketika kita telah berada di tengah masyarakat. Paling tidak kita dapat menjadi problem solver jika ada masalah di lapangan,” kata Arifin Boik. (mg-08/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz