Sabtu, 21 April 2018 | 19:24
4

Peran Perancang Perda sangat Penting

PERATURAN Daerah (Perda) merupakan salah satu produk hukum yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Karena itu, peran perancang Perda sangat penting. Apalagi, ada tahapan serta proses yang harus dilewati dalam pembuatan suatu Perda.

 
Demikian salah satu intisari pemikiran yang mencuat dalam kegiatan Forum Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah yang diselenggarakan di aula Kanwil Kemenkum dan HAM, Kamis (23/4). Plt Kakanwil Kemenkum dan HAM Provinsi NTT Khayatun mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, segala aspek kehidupan bermasyarakat, dan bernegara diatur dalam hukum.

 
Dalam konteks demikian, peran perancang perundang-undangan menjadi sangat penting, untuk menghindari setiap permasalahan yang biasa terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Masalah multi tafsir terhadap pasal atau ayat merupakan salah satu persoalan penting dalam pembuatan Perda.

 
Menurut Khayatun, hingga saat ini Kanwil Hukum dan HAM NTT memiliki delapan tenaga perancang, di antaranya tiga orang perancang muda dan lima orang perancang pertama. Dan sudah ada 11 orang calon perancang yang selanjutnya akan diangkat menjadi Perancang Peraturan Perundang-Undangan setelah mengikuti pendidikan pelatihan ini.

 
Agar Perda yang dihasilkan sesuai dengan dasar-dasar konstitusional dan asas pembentukan perundang-undangan yang baik, maka diperlukan tenaga perancang perundang-undangan yang memahami teori dan teknik penyusunan, serta memahami masalah perundang-undangan dari sudut filosofis, yuridis, maupun sosiologis, serta materi hukum.

 
Direktris Fasilitas Perancangan Perda Departemen Hukum dan HAM RI Nuryanti Widyastuti mengatakan, asas hukum peraturan perundang-undangan yakni peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Begitupula substansi atau isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 
Kepala Bidang Hukum Mustafa mengatakan, tujuan kegiatan itu untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional perancang peraturan di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT maupun pejabat lingkup pemerintah daerah yang ikut dalam pembuatan produk hukum daerah. (ari/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz