Sabtu, 21 April 2018 | 19:36
RUMAH BANTARAN KALI LILIBA RABU (600 x 402)
vn/marthen kilok

Penertiban Penghuni Kali Liliba Harus Lalui Kajian Mendalam

Marthen Kilok,

Victory-News, RENCANA penertiban terhadap penghuni jalur hijau di bantaran Kali Liliba, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, hingga saat ini masih terkatung-katung. Karena, belum adanya kajian yang objektif terhadap rencana penertiban penghuni jalur hijau bantaran Kali Liliba ini.

Meskipun pemukiman yang berada di bibir bantaran Kali Liliba ini telah menyalahi Peraturan daerah (Perda) tentang Tata Ruang Kota dan Tata Ruang Wilaya Kota Kupang, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang terkesan ragu mengambil kebijakan serta tidak memikirkan langkah preventif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Di sisi lain, populasi penghuni liar yang bermukim di bantaran Kali Liliba sudah semakin meningkat. Sehingga, akan menyulitkan Pemkot Kupang dalam menata dan mengatur tatanan hidup masyarakat setempat hingga sekhawatirkan berujung masalah ke depanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang Benyamin Hendrik Ndapameran kepada VN di ruang kerjanya, Selasa (27/10) mengaku, rencana penertiban terhadap para penghuni bantaran Kali Liliba belum melalui kajian oleh pemerintah.

Menurutnya, meskipun pemukiman yang berada di bantaran Kali Liliba telah melanggar Perda tentang Tata Ruang, namun pemerintah belum mengambil sikap tegas untuk menertibkan. Sebab, merelokasi masyarakat ke sebuah kawasan baru bukan merupakan hal yang gampang dan membutuhkan waktu serta proses yang panjang untuk menegakkan Perda.

Ia menegaskan, jika Pemkot bertindak tegas menertibkan penghuni yang berada di pemukiman bantaran Kali Liliba, maka akan menimbulkan kebencian mendalam dari masyarakat setempat terhadap pemerintah.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat setempat telah memiliki lahan yang bersertifikat. Selain itu, masyarakat sudah bertahun-tahun membentuk pola hidup bercocok tanam serta melakukan aktivitas produktif lainnya.

“Kalau bicara pemerintah dengan masyarakat, kita bicara tentang aturan. Jika kita mengambil sikap tegas menegakkan Perda dengan menertibkan masyarakat yang bermukim di areal bantaran Kali Liliba, maka kita tidak mempertimbangkan sisi kemanusiannya,” tegasnya.

Tetapi, pertimbangan terhadap sisi kemanusian jauh lebih dominan, sehingga Pemkot masih melakukan kajian yang matang, agar tidak merugikan masyarakat. Karena, jika berbicara tentang aturan, maka pemerintah akan menertibkan dan masyarakat harus keluar dari areal itu.

Memindahkan masyarakat ke sebuah kawasan yang asing bagi tentunya membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Ia mengatakan, pemerintah berkehendak baik merelokasi masyarakat yang menghuni pemukiman tersebut. Sebab, sangat berpotensi terhadap ancaman bencana berupa longsor. Kawasan jalur hijau, katanya, tidak hanya berada di bantaran Kali Liliba, namun pemukiman yang tergolong jalur hijau yang melanggar Perda, juga terdapat di beberapa titik seperti pemukiman di bibir Kali Fontein.

Data Penghuni
Lurah Liliba Yohanis Foeh kepada wartawan, beberpa waktu lalu mengatakan, pihaknya sudah mendata warga yang tinggal di bantaran Kali Liliba sebagaimana perintah Wali Kota Kupang. Data tersebut sudah dikirim ke Pemkot.

“Namun, untuk tindak lanjutnya seperti apa saya belum tahu,” kata Foeh.

Ia juga mengaku belum tahu kapan pelaksanaan relokasi warga yang tinggal di bantaran kali. Karena, kepastian relokasi atau tidaknya warga itu dari Pemkot Selama ini, lanjutnya, pihak kelurahan telah mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Liliba terkait bahaya, termasuk rencana direlokasi dari tempat tersebut.

Lurah Oesapa Barat Vera Suek mengaku sudah mendata warganya yang tinggal di bantaran Kali Liliba dan data tersebut sudah dikirim ke Pemkot.
Dia mengakui, sudah ada larangan agar warga tak tinggal di sekitar bantaran kali, dan mereka sudah melakukan sosialiasi.

Namun, pemerintah pun harus memperjelas lahan setelah warga direlokasi. Menurutnya, warga Oesapa Barat yang tinggal di sekitar bantaran Kali Liliba sekitar 30-an kepala keluarga, namun dia pun belum mengetahui jelas berapa meter dari bibir kali warga bisa diizinkan tinggal.

Karena, dulunya di lokasi itu adalah tanah kapling Pemkab Kupang yang dibagikan kepada pegawai, sehingga sekarang ada yang sudah membangun tembok hingga bibir kali. (H-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz