Sabtu, 21 April 2018 | 19:34
07

Pemprov NTT Pilih Kasih

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) NTT dinilai pilih kasih dalam mengalokasikan anggaran pembangunan bagi kabupaten/kota di NTT. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Karena itu, Pemprov NTT diminta memperhatikan asas pemerataan dalam pengalokasian anggaran.

 
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Manggarai Deno Kamelus saat sesi dialog dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTT yang digelar di aula El Tari, Selasa (31/3).  Pada kesempatan tersebut dirinya menegaskan tiga dimensi pembangunan nasional yang salah satunya adalah pemerataan.
Menurut Deno Kamelus, saat ini ada persoalan serius berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang tidak merata, dan persoalan pemerataan pembangunan tersebut, merupakan masalah yang tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga sampai di tingkat lokal seperti di NTT. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT di 22 kabupaten/kota secara merata, Pemprov dan DPRD NTT harus menekankan pemerataan dalam perencanaan pembangunan yang ada.

 
“Komitmen itu harus direalisasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang merata di seluruh NTT dengan alokasi anggaran pembangunan yang juga benar-benar merata,” tegasnya. Alokasi Berbeda Contoh perencanaan pembangunan yang selama ini tidak merata misalnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang berbeda antara kabupaten yang satu dengan beberapa kabupaten lainnya yang ada di NTT.

 

Untuk Kabupaten Manggarai misalnya, alokasi untuk pembangunan infrastruktur hanya mencapai Rp 3 miliar lebih, sementara ada kabupaten lain yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sampai belasan milar bahkan puluhan miliar.

 
Ironisnya, pengalokasian anggaran yang tidak merata tersebut tidak disertai penjelasan dan argumentasi yang jelas. Selain alokasi untuk infrastruktur ada juga sektor lain dengan alokasi yang tidak merata. Deno Kamelus menyarankan agar Pemprov harus berorientasi pada indikator kinerja, dan pemerataan alokasi pembangunan harus benar-benar menjadi komitmen semua pihak baik DPRD maupun unsur eksekutif.

 
Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno, yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut membantah soal tidak meratanya alokasi anggaran pembangunan.  Sebab, alokasi anggaran selalu menggunakan pendekatan proporsional yang didasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan keunggulan komparatif, yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota.

 
Adanya pandangan yang tidak merata, disebabkan permintaan dari pemerintah kabupaten/lota tidak seimbang dengan total anggaran yang dimiliki Pemprov Permintaan lebih besar dari anggaran yang ada, sehingga tidak semua permintaan dipenuhi.

 
Selaku Ketua Dewan dirinya mengaku telah menggagas mengenai fokus pembangunan infrastruktur jalan setiap tahun anggaran (TA). Untuk TA 2016 fokus pembangunan jalan provinsi dilaksanakan di Flores, selanjutnya di Timor, dan Sumba hingga semua mendapat gilirannya.

 
Sementara Sekda NTT Frans Salem, yang memandu dialog tersebut menjelaskan, semua perencanan pembangunan dan pengalokasian anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTT dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Platform Penganggaran Sementara (KUA-PPAS). Dengan demikian, tidak ada perencanaan dan pengalokasian di luar dari KUA-PPAS yang telah ada. (R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz