Minggu, 22 April 2018 | 18:25
3

Pemkot segera Cabut Izin “Sukiran”

PEMKOT Kupang akan bertindak tegas dengan mencabut izin usaha (surat izin tempat usaha/SITU) produksi penganan khas NTT berlabel “Oleh-Oleh Sukiran”. Selain SITU, tempat jualan (outlet) produk “Oleh- Oleh Sukiran” di Kota Kupang juga akan ditertibkan.

 

Penegasan tersebut dikemukakan Wali Kota Kupang Jonas Salean kepada VN, Minggu (19/4), usai membuka kegiatan lomba mewarnai di Pantai Lasiana, Kupang. “Kalau sudah dinyatakan tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat, maka Pemkot akan mencabut izin usahanya. Cabut izin tempat produksi dan tempat jualannya.

 

Ini jadi pelajaran bagi kami (Dinas Kesehatan) dan Balai POM agar lebih perketat pengawasan tidak saja pada hasil produksi tapi juga proses produksinya,” kata Salean. Selain mendukung langkah tegas yang dilakukan aparat kepolisian menggeledah tempat produksi “Sukiran”, Jonas juga berharap, polisi menindaklanjuti temuan itu dan memproses
hukum para pelaku.

 
Ke depan, lanjut Jonas, Pemkot dan BPOM harus rutin memantau semua tempat usaha yang memproduksi bahan makanan. Harus ada inspeksi mendadak (Sidak) rutin setiap tiga atau enam bulan, agar semua tempat usaha dan proses produksinya dapat diawasi.

 
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang Jabir Marola mengatakan, sanksi tegas tidak hanya melalui pencabutan izin usaha, tetapi para pelakunya harus diproses hukum karena perbuatan mereka sangat membahayakan masyarakat. Dia juga mengatakan, kejadian penemuan daging yang sudah dipenuhi belatung di tempat produksi merupakan tamparan telak bagi Pemkot yang mengeluarkan izin usaha dan BPOM yang mengeluarkan izin layak dari sisi kesehatan.

 
Sekretaris YLKI NTT Devi Malessy mendukung langkah Pemkot. “YLKI sangat setuju. Tapi jangan hanya Sukiran saja tapi banyak pengelola, makanan, bakso dan lainnya mungkin lebih parah dari itu.” ungkapnya. Selanjutnya, kata Devi, Balai POM juga harus cepat menyisir semua jajanan lokal dan warung makan lewat pemeriksaan rutin. “Dinkes dan Balai POM harus segera turun, jangan ditunda,” bebernya.

 
Kepala Balai POM Kupang Ruth Laiskodat menjelaskan, yang mengeluarkan izin usaha adalah Dinas Kesehatan di mana perusahaan itu berproduksi. Balai POM mengeluarkan izin usaha khusus untuk sarana produksi pabrik. Namun demikian, dengan penemuan tersebut, Balai POM siap bekerja sama dengan Dinkes Kota Kupang untuk meningkatkan
pengawasan terhadap semua produksi bahan makanan yang beredar di Kota Kupang. (M-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz