Sabtu, 21 April 2018 | 19:31
31

Pemkab Malaka Diminta Serius Urus Pilkada

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Malaka diminta agar serius dalam mengurus pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). Karena banyak kebutuhan yang akan mengganjal pelaksanaan Pilkada Malaka seperti adminsitrasi kependudukan, persiapan sekretariat, dan instrumen pelaksana Pilkada lainnya.

 
Penjabat Bupati Malaka Herman Nai Ulu, Rabu (8/4) mengatakan, pemerintah sementara mempersiapkan pelaksanaan Pilkada. Beberapa hal yang sudah dilakukan yakni usulan pembentukan satker pelaksana pemilu dan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi NTT terkait instrumen pelaksana Pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 
Dari hasil konsultasi, kata Herman, KPU Provinsi NTT sudah datang di Malaka untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkada. Dalam kesempatan itu, menurut Herman pemerintah mengusulkan tiga nama sebagai calon sekretaris KPU Kabupaten Malaka. Namun usulan itu belum dijawab, karena masih diseleksi Baperjakat Provinsi NTT.

 
Terkait KPU sebagai instrumen pelaksana, pemerintah juga sudah konsultasikan dengan Pemprov NTT. Tetapi, Pemprov NTT masih menunggu sikap KPU Pusat. “Apakah itu menjadi tugas KPU Provinsi NTT atau KPU Kabupaten Belu sebagai KPU induk, karena pada saat yang sama KPU Belu sebagai KPU induk juga menyelenggarakan hajatan politik yang sama,” kata Herman.

 
Secara khusus, katanya, pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan yakni alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pelaksanaan Pilkada, dan persiapan administrasi kependudukan. Yang masih diupayakan pemerintah adalah status kependudukan warga Kabupaten Malaka. Saat ini warga Malaka masih mengantongi KTP dengan nomenklatur nomor induk kependudukan Belu.

 
“Untuk hal ini, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Ferdynandus Rame sementara berada di Semarang untuk sosialisasi tugas Dinspencapil termasuk status penduduk Malaka jelang Pilkada. Mudah-mudahan, ada kejelasan setelah pertemuan di Semarang,” kata Herman yang ditemui VN di ruang kerjanya, kemarin siang.

 
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka Petrus Tei Seran mengatakan, Pilkada merupakan agenda terakhir dalam masa tugas Penjabat Bupati Malaka yang harus diselesaikan, dan tidak boleh ditunda-tunda. “Ini sifatnya mutlak, sehingga pemerintah dan seluruh perangkat kerjanya harus selesaikan persiapan-persiapan di tingkat daerah,” katanya.

 
Menurut Petrus, hambatan atau masalah saat ini adalah adminsitrasi kependudukan. Hal itu sangat penting karena berkaitan dengan DP4. Petrus menambahkan, komisi akan bersurat ke pemerintah untuk mengetahui sejauhmana persiapan pelaksanaan Pilkada.

 
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malaka Simon Seran Fahik mengharapkan pemerintah agar proaktif dalam mengurus Pilkada. Simon mengharapkan dukungan media agar menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, sehingga memacu semua pihak yang berkepentingan untuk proaktif dalam mengurus Pilkada.

 
Sebelumnya Ketua KPU Belu Mathin Bara Lay mengatakan, pelaksanaan Pilkada Malaka sangat tergantung pada petunjuk dan rekomendasi KPU Pusat untuk memastikan instrumen penyelenggaraan Pilkada Malaka. Jika penyelenggaraan Pilkada dibebankan pada KPU Belu, maka instruksi itu secepatnya disampaikan agar pihaknya segera melakukan persiapan-persiapan. (man/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz