Sabtu, 21 April 2018 | 19:17
9

Pemilik Lahan Protes Eksekusi Tanah

PENGADILAN Negeri Kupang melakukan eksekusi tanah seluas 105.000 meter persegi yang dimenangkan oleh PT Pitoby, yang terletak di RT 25/RW 05, Kelurahan Alak. Proses eksekusi tanah tersebut diprotes pemilik lahan, karena putusan Mahkamah Agung dinilai tidak sah.

 
Pantauan VN, Senin (20/4), proses eksekusi tersebut dihadiri pemilik lahan, penasehat hukum PT Pitoby, pihak Kelurahan Alak, Polsek Alak dan Polres Kupang Kota, untuk melakukan pengamanan.

 
Staf Pengadilan Negeri Kupang Daud Nakamnanu membacakan putusan Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan eksekusi. Saat pembacaan,  diprotes sejumlah warga pemilik lahan dengan alasan bahwa putusan pengadilan tersebut dianggap tidak sah.

 

Para pemilik lahan yang dipimpin oleh Lodia Lalus dan tujuh saudaranya yang merupakan ahli waris tanah tersebut merasa keputusan tersebut tidak sah. Pasalnya, pihak Pitoby hanya memiliki sekitar 1 hektare tanah, namun dalam implementasinya lahan yang dieksekusi mencapai 10 hektare.

 
Bahkan saat pengukuran lahan tersebut, tidak pernah melibatkan pemilik lahan, serta aparat kelurahan, sehingga batas tanahnya pun tidak jelas. “Kami mendatangi Pengadilan Negeri pada tanggal 2 Maret lalu dan melakukan pertemuan denga PT Pitoby. Namun semua tawaran tersebut ditolak dan kami memprosesnya selama 1,5 bulan.

 

Bahkan, dalam pengukuran lahan tersebut ada begitu banyak kejanggalan, namun sayangnya, para pihak telah menutup mata terhadap persoalan ini dan berpihak terhadap PT Pitoby,” jelasnya. Menanggapi hal ini, Lurah Alak Obed Missa mengatakan tanah ini telah diserahkan kepada PT Pitoby dengan memberikan kompensasi berupa penggantian tanah, uang tunai, dan sertifikat kepada warga yang terkena eksekusi tersebut.

 

Semuanya telah disepakati bersama antara PT Pitoby dengan para pemilik lahan dan kompensasinya telah direalisasikan kepada para pemilik lahan. “PT Pitoby berjanji akan memperhatikan para warga yang terkena eksekusi dan memberikan kompensasi bagi warga berupa tanah bersertifikat dengan ukuran 10×15 meter persegi dengan uang tunai Rp 10 juta untuk rumah dinding, dan tanah bersertifikat ukuran 10×20 meter persegi dan uang tunai Rp 20 juta bagi rumah permanen,” ujarnya.

 
Dia menambahkan, para warga yang menolak keputusan Mahkamah Agung tersebut diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum lainnya dalam waktu tujuh hari sejak keputusan tersebut dikeluarkan. Namun para warga tidak menggunakan upaya hukum tersebut.

 
Selama eksekusi berlangsung, exavator mengelilingi lokasi dan mencabut semua pohon-pohon yang berada di dalam lokasi tersebut. Bahkan, ada beberapa bangunan yang tak luput dari hantaman exavator tersebut. Para pemilik lahan yang telah merelakan tanahnya hanya pasrah melihat proses eksekusi tersebut dilaksanakan.

 
Sementara para ahli waris terus menolak dengan suara lantang bahwa hukum hanya berpihak kepada kaum berkantong tebal dibandingkan rakyat kecil yang tidak memiliki uang. “Hukuman hari ini tidak lagi melihat kami sebagai rakyat kecil. Kami menjadi korban dalam peristiwa ini. Kami tetap akan berjuan menuntut keadilan. Kami hanya pasrah dengan kondisi yang kami alami,” ujar Lodia. (S-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz