Jumat, 27 April 2018 | 08:50
28

Pelantikan Kades Lembur Barat Dipertanyakan

KALANGAN DPRD Kabupaten Alor mempersoalkan pelantikan Kepala Desa (Kades) Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU) oleh Bupati Alor Amon Djobo, Sabtu (4/4) lalu. Dewan menilai, pelantikan tidak sesuai mekanisme, karena sebelumnya terdapat surat pembatalan dari Dewan.

 
Anggota DPRD Kabupaten Alor Moris Weni dalam rapat pimpinan komisi di kantor DPRD Kabupaten Alor, Selasa (14/4) mengungkapkan, pelantikan Kades Lembur Barat akan menjadi preseden buruk bagi desa-desa lain di Kabupaten Alor. Bahkan, ada desa-desa yang mulai mengikuti jejak Desa Lembur Barat.

 
“Kalau dibiarkan, di kampung bisa jadi baku bunuh, kalau kita tidak taat asas dan batalkan hasilnya. Pemerintah sepihak lantik Kades, itu tidak benar,” ujar Weni. Ia berharap, ke depan pemerintah harus konsisten dengan pernyataan dan tidak boleh melakukan di luar mekanisme. “Di depan kita, puji-puji. Tapi, di luar buat lain, dan tidak konsisten,” katanya.

 
Anggota Dewan lainnya Soeleman Boli Gorangmau mengatakan, apa yang terjadi di Lembur Barat jangan sampai diikuti oleh desa-desa lain yang tertunda akibat adanya Undang-Undang tentang Desa dan Perda Desa yang akan direvisi. Karena itu, kami sarankan, perlu ada komunikasi yang aktif supaya tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat.

 
Dewan lainnya Rahmat Marweki menambahkan, persoalan yang terjadi di Lembur Barat harus mendapat penjelasan dari Bupati. Karenanya, ia meminta Bupati harus dihadirkan untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme pelantikan Kades Lembur Barat. “Kita harus panggil Bupati untuk kita dengarkan penjelasan Bupati. Kira-kira langkah yang diambil Bupati itu seperti apa,” tegas Marweki.

 
Soeleman Singh juga berharap, agar pelantikan Kades Lembur Barat harus ditinjau kembali, karena proses pemilihan Kades Lembur Barat juga bersamaan dengan belasan desa lainnya di Alor yang masih tertunda sampai saat ini.

 
Marzuki Kalake dan Deni Padabang menilai, Pemkab tidak konsisten. Sudah mengeluarkan surat penundaan proses pemilihan dan pelantikan, namun dalam perjalanan pelantikan tetap dilaksanakan oleh Bupati yang dihadiri oleh pimpinan Dewan.

 
“Dewan harus tegas dan konsisten, sehingga tidak dianggap menjadi stempel pemerintah, bahkan legitimasi yang dikeluarkan oleh Dewan tidak dianggap,” ujar Padabang. Sebelumnya, mantan Kepala Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Seprianus Kafolamau melayangkan protes atas pelantikan Kades Lembur Barat, Melkiur Fanata.

 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Alor, Thomas Adang yang dihubungi VN menyatakan, pemilihan dan pelantikan Kades Lembur Barat tidak bertabrakan dengan aturan, karena masa berakhirnya Kades pada tahun 2013. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz