Jumat, 23 Februari 2018 | 02:36

PDIP Bahas Isu Strategis dalam Rakerda

SELURUH pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan membahas sejumlah isu strategis dalam forum rapat kerja dearah (Rakerda) yang akan berlangsung di Hotel Amaris, hari ini, Sabtu (2/4).
Sejumlah isu strategis yang akan dibahas dalam forum Rakerda PDIP NTT tersebut, di antaranya konsolidasi pemenangan pilkada serentak tahun 2017 dan 2018, serta strategi pemenangan pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019.
Hal tersebut dijelaskan Ketua Panitia Rakerda PDIP Provinsi NTT Eman Kolfidus kepada wartawan di kantor DPD PDIP Provinsi NTT, Jumat (1/4).
Dijelaskan Kolfidus, rakerda akan diikuti oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT. Selain itu, seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi NTT selaku kader PDIP pun turut diundang mengikuti rakerda tersebut.
Ia menambahkan, selain pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD asal PDIP, panitia rakerda juga mengundang seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicalonkan dari PDIP dalam pilkada-pilkada serentak 9 Desember 2015 maupun pilkada sebelumnya.
Menurut Kolfidus, tujuan mengundang kepala daerah yang dicalonkan dari PDIP tersebut adalah untuk berbagi pengalaman tentang strategi pemenangan pilkada menghadapi pilkada serentak tahun 2017.
“Forum rakerda besok (hari ini) juga akan dihadiri seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicalonkan dari PDIP. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diberikan ruang untuk membagikan pengalaman tentang bagaimana strategi memenangkan pilkada,” jelas Kolfidus.
Dolfi Kolo, anggota DPRD NTT asal PDIP menambahkan, rakerda yang digelar kepengurusan PDIP NTT periode 2015-2020 ini juga akan dimanfaatkan untuk membahas dan mengevaluasi berbagai program yang telah digagas PDIP untuk diaktualisasikan dalam rangka penguatan program pembangunan daerah.
“Forum rakerda juga akan melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan sinkronisasi program, kebijakan, dan sikap politik PDIP di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan. Program-program daerah akan disinkronkan dengan program-program nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala,” ujarnya. (ten/R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz