Jumat, 23 Februari 2018 | 02:35
PANDU DIALOG: Redaktur Pelaksana Harian Umum (HU) Victory News Damianus Ola memandu jalannya dialog publik Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan UUD di gedung DPD RI NTT, kemarin. VN/NAHOR FATBANU.
PANDU DIALOG: Redaktur Pelaksana Harian Umum (HU) Victory News Damianus Ola memandu jalannya dialog publik Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan UUD di gedung DPD RI NTT, kemarin. VN/NAHOR FATBANU.

Optimalisasi Fungsi DPD, Perlu Amandemen UUD

Keberadaan DPD membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa masalah-masalah yang dihadapi dapat diperjuangkan di Pusat.

Marthen Kilok

PERAN Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama ini belum berjalan seimbang dalam mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah serta merumuskan kebijakan nasional yang berkaitan dengan negara maupun daerah. Guna mengoptimalisasi fungsi dan perannya, DPD RI menjaring aspirasi untuk melakukan amandemen kelima atas Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Demikian penegasan yang disampaikan anggota DPD RI Abraham Paul Liyanto dalam dialog publik yang berlangsung di gedung DPD RI NTT, Jumat (1/4).
Dialog publik tersebut bertajuk ‘Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan UUD’ yang dimoderatori Redaktur Pelaksana Harian Umum (HU) Victory News Damianus Ola, dengan pembicaranya Wapemred HU Timor Expres Marthen Bana dan Redaktur Polkam HU Pos Kupang Hilarius Jahang.
Menurut Paul Liyanto, dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia, DPD RI telah dan akan terus melakukan upaya legal konstitusional untuk optimalisasi peran dan fungsinya, baik melalui uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), maupun melalui amandemen UUD 1945.
Dalam praktiknya, DPD RI tidak diberi kewenangan legislasi meski dalam bentuk yang paling sederhana. DPD hanya memberikan saran atau pertimbangan, dan sama sekali tidak diberi kewenangan dalam mengambil keputusan apa-apa pada rangkaian sekuensial (tata urut) dan sistematika proses legislasi.
Dengan keterbatasan kewenangan tersebut, kata Liyanto, DPD terus bekerja dan berjuang meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan fungsinya memenuhi harapan masyarakat di daerah.
Menurutnya, optimalisasi fungsi legislasi DPD RI dilakukan dengan melibatkan lembaga survei, tokoh masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi di berbagai daerah, serta komunikasi politik dengan fraksi-fraksi partai politik di MPR RI dan ketua umum partai politik menghasilkan naskah usulan amandemen UUD 1945.
“Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh komponen bangsa, amandemen mendapat sambutan positif sehingga DPD diberikan fungsi yang lebih luas agar dapat memperjuangkan aspirasi daerah yang tidak terakomodir melalui partai politik,” katanya.
Wakil Pimpinan Redaksi HU Timex Marthen Bana mengatakan, amandemen UUD 1945 diperlukan untuk penataan sistem ketatanegaraan. Sebab, fungsi dan kewenangan DPR dan DPD RI dengan sistem bicameral belum berjalan seimbang. Dari sisi kewenangan, DPR lebih mendominasi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di sisi lain, sistem presidensial belum kuat karena corak parlemen masih sangat dominan. Untuk itu, perlu diatur kembali kewenangan MPR membuat GBHN dan mewadahi DPR dan DPD memperbaiki tatanan ketatanegaraan, demokrasi, dan sistem pemilu.
Sementara itu, Redaktur Polkam HU Pos Kupang Hilarius Jahang mengatakan, hampir semua daerah di NTT menyadari bahwa berbagai persoalan tidak bisa diatasi pemerintah dan masyarakat. Sehingga, keterlibatan Pemerintah Pusat menjadi mutlak guna mengeluarkan NTT dari stigma provinsi miskin.
Menurutnya, keberadaan DPD sebenarnya membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa masalah-masalah yang dihadapi dapat diperjuangkan di tingkat Pusat. Namun, akibat kewenangan DPD dan DPR RI belum berjalan secara seimbang membuat harapan itu belum dapat diperjuangkan secara maksimal.
Untuk itu, DPD harus diperkuat dengan menambah kewenangan khusus untuk memperjuangkan kebutuhan daerah. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz