Sabtu, 21 April 2018 | 19:22
04

Ombudsman Usut Mafia Proyek PU

KEPALA Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton berjanji akan segera melakukan upaya pengusutan terhadap adanya dugaan mafia proyek dan praktik kolusi dan nepotisme dalam tender proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT. Kepada semua pihak yang memiliki data terkait hal itu diharapkan memberikan laporan atau masukan kepada Ombudsman untuk disikapi.

 
Dihubungi VN, Selasa (31/3), Darius mengapresiasi pemberitaan harian ini sebagai “pintu masuk” untuk melakukan penelusuran. Dia mengakui, selama ini memang Ombudsman jarang menerima pengaduan terkait mafia dan atau kolusi, nepotisme tender proyek di Dinas PU.

 
“Menurut undang-undang, sekalipun tanpa laporan atau keluhan, Ombudsman bisa berinisiatif menelusuri penyimpangan yang adadan memanggil pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan,” jelasnya. Dia berharap, media bisa merilis data-data proyek berikut daftar perusahaan/kontraktor yang selalu menang tender selama beberapa tahun terakhir dari Dinas PU NTT.

 
Kadis PU NTT Andre Koreh yang dikonfirmasi terpisah, kemarin, menegaskan bahwa realisasi proyek-proyek di Dinas PU sudah sesuai aturan. Karena itu dia menyayangkan pernyataan Ketua Gapeksindo NTT Jerry Manafe tentang adanya masalah tender di Dinas PU. “Jadi kalau ada pihak yang merasa dirugikan silakan saja mengajukan sanggahan, sanggah banding sampai pengaduan
masyarakat. Jangan karena kalah lelang terus digeneralisasikan bahwa di PU terjadi masalah tender,” tegasnya.

 
Semua lelang proyek telah diaudit oleh BPK, BPKP, dan Inspektorat. Dia juga membantah dugaan adanya staf yang menang tender dengan perusahaansendiri atau menggunakan bendera perusahaan lain. “Daripada menduga-duga dan menuduh, beri data yang benar dan jelas siapa nama karyawan itu, perusahaan apa yang dipakai dan proyek apa yang dikerjakan,” tegas Andre. Soal data perusahaan/ rekanan yang selama tiga tahun terakhir mengerjakan proyek-proyek di Dinas PU NTT, dirinya menyatakan data tersebutsangat lengkap.

 

Namun, data tersebut tidak dapat diberikan kecuali kepada penyidik. “Itu pun diberikan jika ada surat permintaan secara resmi,” jelasnya melalui pesan singkat. Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengungkapkan, pimpinan Dewan telah meminta Komisi IV untuk segera mengundang Dinas PU, asosiasi kontraktor, asosiasi konsultan, LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) dan semua pihak terkait untuk membahas masalah pengelolaan proyek di Dinas PU dalam rapat dengar pendapat (RDP).

 

Hasil RDP akan menjadi pertimbangan Dewan untuk memutuskan perlu tidaknya membentuk tim untuk investigasi menyeluruh di Dinas PU. “Bahwa nanti terbentuk tim independen atau tidak tergantung hasil RDP yang akan dilaksanakan Komisi IV itu,” pungkasnya. (mg-03/yan/D-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz