Sabtu, 21 April 2018 | 19:14
Untitled-5 copy

Oleh-oleh Sukiran tak Miliki Izin Produksi

PUSAT oleh-oleh Sukiran yang berhasil digerebek warga bersama Polsek Alak, ternyata tak mengantongi izin produksi. Ia hanya memiliki tanda daftar perusahaan dan SITU sejak tahun 1990. Demikian dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Mesak Bailaen kepada VN, Selasa (21/4).

 
Dikatakannya, karena tak memiliki izin produksi, maka tidak masuk dalam daftar pengawasan. Sehingga, selama ini Disperindag tak melakukan pengawasan produksi di pusat oleh-oleh Sukiran.

 
Diakuinya, petugas pernah pula turun ke lokasi usaha dalam rangka pengawasan. Tetapi, saat dicek berkas administrasinya, para pekerja tak dapat menunjukkannya. Karena, dokumennya ada pada pimpinan. “Saat petugas kita cek dokumen perizinan, mereka selalu bilang dokumen izinnya lengkap dan ada di pimpinan,” katanya.

 
Dia mengatakan, dalam setiap tiga bulan, dinas selalu melakukan pengawasan berkala. Namun, karena begitu banyaknya tempat produksi, sehingga tidak semua dapat dijangkau.  Namun, dengan temuan itu, maka tempat usaha oleh-oleh Sukiran harus ditutup karena tak memiliki izin produksi yang seharusnya diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) atas rekomendasi Disperindag. “Selama ini kita tidak pernah keluarkan rekomendasi kepada BPPT untuk terbitkan izin produksi,” katanya.

 
Bakal Dicabut Kepala BPPT Kota Kupang Noce Nus Loa menjelaskan, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Disperindag, dan Pol PP terkait pencabutan izin Sukiran. “SITU yang kami keluarkan atas nama UD Sari El Shaddai dengan pemilik Samuel Thomas Santoso dengan alamat RT 09/RW 04, Kelurahan Sikumana. Izin berlaku dari 15 Februari 2013 hingga 15 Februari 2016,” ungkapnya.

 
Dia menjelaskan, dengan fakta-fakta tersebut yang ditemui Polsek Maulafa, Dinkes, dan Disperindag, maka UD Sari El Shaddai telah melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2003 junto Perda Nomor 13/1998. “Ini artinya bisa langsung dicabut. Namun masih harus menunggu rekomendasi dari tiga tim teknis (Dinkes, Disperindag, dan Pol PP). Satu dua hari ini kami akan rapat untuk putuskan. Pasti akan ada tindakan tegas sesuai peringatan Pak Wali Kota,” bebernya.

 
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang Paulus Manafe mengatakan, usaha produksi oleh-oleh khas NTT Sukiran yang sudah sangat terkenal sampai ke luar NTT dengan kejadian penemuan daging berbelatung sudah sangat mencemarkan NTT.

 
Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang harus bertindak tegas. Ketegasan sikap itu tidak hanya pada pencabutan izin usaha, tetapi Pemkot harus melarang mereka berusaha di Kota Kupang dan NTT. “Orang itu tidak boleh diizinkan berusaha di Kota Kupang. Tempat usaha dan proses produksinya sangat jorok,” tegasnya. (S-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz