Jumat, 20 April 2018 | 17:05
OPINI KAMIS 06022014

Narsisme Elite Jelang Pilkada

KURANG lebih sembilan bulan lagi, sembilan kabupaten di NTT akan menggelar Pilkada. Dalam hitungan satu hingga dua tahun ke depan, beberapa daerah juga akan mengadakan pilkada. Gonjang-ganjing politik jelang momen Pilkada itu mulai terasa kini. Figur-figur yang dielus akan menjadi bakal calon bupati/wakil bupati, bakal calon wali kota/wakil wali kota mulai ditampilkan ke panggung politik, dipromosikan, diperbincangkan dan disurvei. Hari-hari ini bicara politik tentu jauh lebih hangat dan riuh daripada topik-topik lainnya.

 
Ada fenomen menarik dari riak-riak suksesi ini. Bagi kepala daerah yang periode pertama masa jabatannya segera berakhir dan memiliki peluang untuk dicalonkan lagi, mereka sibuk memanfaatkan waktu untuk mendulang dukungan rakyat.

 

Bukan cuma itu, berbagai agenda dirancang dan program populis dadakan diluncurkan agar mendapat nilai ‘baik’ dan bisa dipilih lagi untuk periode kedua. Waktu untuk melayani rakyat porsinya kian kecil dibandingkan waktu untuk urusan partai pendukung, temu kader, acara ini itu yang ‘bernuansa’ populis tetapi efeknya justru untuk kepentingan langgengnya kekuasaan.

Corak Narsisme  Dalam salah satu opini di Kompas (30/10/2007), Limas Sutanto menyajikan sebuah tulisan dengan judul”Elite” Narsistik. Menurutnya, dalam kacamata psikodinamik, “elite” Indonesia memperlihatkan corak-corak narsisme (cinta diri berlebih).

 

Corak narsisme itu antara lain berupa tindakan menyodorkan diri sebagai calon presiden atau kepala daerah lewat deklarasi ataupun rangkaian aktivitas penonjolan diri berselubung keramahan dan tebar senyum, dengan pretensi mendapatkan simpati. Demokrasi dipakai sebagai piranti rasionalisasi perilaku narsistik. Para “pakar” dan “pengamat” memperkuat rasionalisasi dengan mengatakan, semua itu “wajar, sah, bahkan baik”.

 
Rasa cinta diri berlebih saat ini sedang dipertontonkan para elite politik kita. Berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan eksistensi rakyat sepertinya kurang mendapat perhatian serius. Ujung-ujungnya, dari waktu ke waktu kita menyaksikan program-program kerja pemerintah yang tidak tuntas, yang dilaksanakan tidak sungguh-sungguh, bahkan lahir berbagai kebijakan yang sarat masalah.

 
Dody Achamd, dosen ITB Bandung dalam Surat Pembaca Tempo (18/11/2007) menulis “Polusi Wajah Politisi”. Menurutnya, wilayah perkotaan marak dengan kemunculan banner atau spanduk yang menampilkan wajah-wajah politisi. Sepintas isinya tampak mulia. Namun, wajah-wajah mereka yang mendominasi titik-titik strategis ruang kota telah membuat wajah kota tercemar.

 

Kepada Anda para politisi, apakah tidak ada cara lain yang lebih elegan untuk dikenal masyarakat? Misalnya dengan berkarya nyata, sehingga masyarakat otomatis mengenal dan mengingat Anda, daripada sekadar mejeng, tersenyum bisu tanpa makna di perempatan-perempatan jalan?

 
Keprihatinan Dody Achmad ini bisa menjadi keprihatinan kita. Lihat saja wajah kota kita. Gambar-gambar para politisi yang bakal bertarung dalam pilkada bertebaran di mana-mana saat pemilu. Jika Dody Achmad melihat hal ini sebagai polusi, hemat saya yang perlu kita cermati adalah jangan sampai murahnya figur-figur itu nampang di mana-mana menyebabkan nurani kita terpolusi. Yang dicemaskan bukan saja gambar-gambar yang membuat polusi tetapi kata-kata mereka dan tindakan preparasi jelang pilkada menjadikan hati nurani rakyat terpolusi.

Teologi Politik Lama Dalam kacamata teologi politik, fenomena di atas bisa dicerna dalam alur teologi politik lama. Teologi politik adalah teologi yang bisa dipakai untuk para pemimpin, para elite politik, dan pemerintah. Dalam teologi politik, tidak saja medan politik yang perlu diberi warna dasar teologis, tetapi khazanah teologi mesti diberi bobot politis. Toh sumber-sumber teologi seperti tradisi-tradisi iman dan Kitab Suci tidak terlepas dari nuansa politik.

 
Dalam teologi politik lama, politik dihayati sebagai upaya mempertahankan kuasa dengan berbagai cara bahkan yang tak halal. Juga usaha memanipulasi kebenaran dan keadilan dengan rasionalisasi yang logis dan sistematis.

 

Tokoh teologi politik lama adalah Eusebius dari Caesarea yang mengembangkan teologi politiknya untuk memperkokoh posisi Kaiser Konstantinus dengan argumentasi-argumentasi teologis politisnya. Eusebius mengembangkan teologi politik yang memperkuat posisi kaiser dan merestui politik expansi-imperialisnya.

 

Tokoh lainnya adalah Carl Schmitt, ahli hukum negara yang menulis “Teologi Politik” (1922) untuk membela kekaiseran Prusia atau Republik Weimar terhadap serangan anarkisme yang ateistis.
Teologi politik lama dalam konteks kita diwakili oleh segelintir “elite” narsistik.

 

Mereka mencintai diri dan kepentingannya secara berlebihan sehingga menjadikan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai instrumen pemuas dahaga narsistik. Narsisme itu mengabaikan entitas lain di luar dirinya. Semata-mata yang menjadi fokus adalah diri sendiri. Karena itu, “elite” semacam ini menyembah pada totalitas “sang aku”. “Elite” seperti ini sibuk dengan suaranya sendiri, yang merangkum kepentingan, keinginan dan tenaga narsistiknya sendiri yang begitu sentral dan dominan.

 
Padahal di bahu elite Indonesia, dan NTT khususnya, terbebankan tugas penting bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat dalam segala bidang. Namun, tugas penting itu diredusir oleh menghangatnya pembicaraan tentang pilkada sehingga efektivitas pelayanan para pemimpin di daerah sangat terbatas. Dari lima tahun masa jabatan, yang efektif hanya satu atau dua tahun. Selebihnya adalah urusan menyangkut bagaimana mempertahankan kuasa dan urusan menyangkut diri dan keluarga.

 
Johann Baptist Metz, pencetus dan peletak dasar teologi politik baru menekankan deprivatisasi politik dan agama. Baginya, politik mesti menjadi urusan umum, bukan kepentingan privat. Dengan menggelorakan hasrat narsisme, para “elite” sebenarnya sedang menghidupkan politik sebagai urusan privat di ruang kepentingan mereka sendiri.

 

Mereka lupa bahwa esensi politik sebagai pro bono publico, harus menyentuh kebutuhan rakyat. Kita berharap para elite agar berani membuka diri terhadap realitas penderitaan pihak lain, memberi ruang bagi pihak lain dalam diri sendiri dan menerima serta menjalani kehidupan sebagai kebersamaan dan pengalaman berbagi antara diri dan pihak lain.

 
Kapan gerakan pembebasan bangsa Indonesia dan NTT dari narsisme elite ini lahir? Saatnya kita sebagai rakyat berjuang merombak sistem yang ada, yang menyebabkan lahirnya berbagai persoalan rakyat saat ini. Itu hanya ditunjang jika kita tidak hidup sebagai rakyat yang narsistik pula. Sekaranglah saatnya kita menjaring para elite dengan kriteria yang jelas dan jujur.

 

Hindari para elite yang menyebabkan banyak polusi di negeri dan daerah kita. Sungguh lebih bijak jika mereka menghabiskan waktu pengabdian selama lima tahun itu dengan bekerja bagi kepentingan rakyat. Bukan sekadar ’jual tampang’ secara murah melalui baliho dan poster yang melayang hingga pelosok desa. Toh rakyat kian jeli menjaring siapa yang bakal ‘digugurkan” pada saatnya sebelum ia menebarkan virus narsisme dan menyebarkan polusi politik setelah ‘jadi’ pejabat lagi.

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz