Jumat, 23 Februari 2018 | 02:35

Mutasi tak Bercacat

Mutasi harus berorientasi penyegaran. Yang malas diganti dengan yang rajin. Yang tidak produktif dipinggirkan, lalu digantikan oleh mereka yang rajin dan mau bekerja keras.

GUBERNUR NTT Frans Lebu Raya melantik sembilan pejabat eselon II lingkup Setda NTT, Kamis (31/3). Mutasi, ritual rutin dengan segala persoalannya. Idealnya, mutasi bukan sekadar geser-menggeser posisi para pejabat dari satu bidang ke bidang lain. Bukan pula menghentikan pejabat A, B atau C karena alasan sentimen pribadi.

Lebih celaka lagi jika mutasi bermotif like or dislike. Yang pandai menjilat dipertahankan, kendati nol kompetensi. Yang tidak pandai menjilat dilengserkan. Sebagiannya, ada mutasi beraroma politis; mutasi berbasis kepentingan sesaat. Semua motif itu kerap menodai kadar mutu birokrasi, yang hampir menimpa seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali NTT.

Mutu birokrasi hanya lahir dari kapasitas, profesionalitas, kompetensi dan tentunya niat baik. Pemprov DKI Jakarta, dinahkodai Basuki Tjahaya Purnama, tengah bergulat membersihkan birokrasi dari penyakit-penyakit itu. Hasilnya perlahan mulai tampak bahwa Jakarta makin membaik. Birokrasi mulai dibersihkan dari permainan pintu belakang.

Mutasi harus bersih dari motif perkawanan, balas jasa, motif kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Junjung tinggi prinsip ‘the right man on the right place’, bukan menempatkan kawan dan komplotan sesuka hati. Mutasi harus berorientasi penyegaran. Yang malas diganti dengan yang rajin. Yang tidak produktif dipinggirkan, lalu digantikan oleh mereka yang rajin dan mau bekerja keras.

Yang tuna nurani diganti dengan orang-orang yang berkapasitas dan berniat baik. Yang korup diganti yang bersih. Yang mementingkan diri diganti oleh mereka yang berdedikasi tinggi bagi publik. NTT tidak kekurangan orang-orang baik, cerdas dan bermental melayani. Yang kurang hanyalah politik birokrasi yang bersih dari permainan kotor.

Karenanya, kita mendorong Pemprov untuk selalu memperhatikan agar mutasi atau rotasi harus berbasis kompetensi, ketimbang alasan sentimental, kepentingan politik dan urusan persekongkolan. Mutasi wajib menengok ke belakang. Adakah sembilan pejabat eselon II yang diganti berhasil menjalankan tugas? Kerja dan hasil kerja harus menjadi ukuran.

Kompetensi diukur dari produk kerja. Perhatikan secara sungguh hasil kerja SKPD-SKPD yang ada. Adakah kemajuan dalam bidangnya masing-masing? Yang berhasil diperkuat. Yang nol besar segera dilengserkan. Ukuran mutasi wajib berpatokan pada kemajuan, bukan kemandekan. Mari bersihkan birokrasi dari cara-cara kotor!

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz