Jumat, 20 April 2018 | 17:04
08

Musrenbang NTT Dukung Nawa Cita

PELAKSANAAN Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTT mendukung sembilan agenda Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan istilah Nawa Cita. Sinergisitas perencanaan pembangunan tersebut untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

 
Penegasan itu dikemukakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi NTT Wayan Darmawa yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/4). Wayan menjelaskan, saat ini ada beberapa program yang sedang berjalan demi menekan angka kelahiran di desa. Karena selama ini, ada asumsi bahwa masyarakat desa terlilit kemiskinan.  “Jika angka kelahiran bisa kita tekan, maka akan semakin kecil tingkat kemiskinan di desa,” kata Wayan.

 
Ketika angka kemiskinan di desa bisa ditekan, kata Wayan, akses ekonomi masyarakat desa akan semakin besar. Dengan akses ekonomi yang baik serta didukung infrastruktur desa yang mumpuni, masyarakat desa bisa memiliki geliat kehidupan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan. “Karena itu, program pembangunan selalu dimulai dari desa,” kata Wayan.

 

 

Gubernur Berang Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya kecewa terhadap pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTT karena tidak dihadiri semua bupati yang ada di NTT. Walaupun Frans Lebu Raya mengetahui bahwa saat yang sama para bupati mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Desa dan Transmigrasi.

 
“Forum Musrenbang bukan forum rutinitas. Momentum itu demi menentukan arah dan kebijakan pembangunan ke depan yang perlu sinergisitas setiap tingkatan pemerintahan,” kata Frans Lebu Raya.  Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung mengatakan, Forum Musrenbang memliki arti penting, karena seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun pemerintah.

 
Sementara itu, Bupati Kupang Ayub Titu Eki ketika membuka rapat koordinasi dan evaluasi bagi kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Kabupaten Kupang mengharapkan, dengan diberlakukannya UU Desa, semua aparat desa dan komponen masyarakat di desa perlu menyelaraskan perencanaan pembangunan.

 
Perencanaan itu, kata Ayub Titu Eki, haruslah didasarkan kepada potensi yang ada di setiap desa. Selain itu, kemampuan menyusun rancangan anggaran maupun perencanaan pembangunan desa, perlu terus dibekali kepada semua pemangku kepentingan di desa. Karena, pembangunan dari desa merupakan hal penting untuk mengeluarkan masyarakat Kabupaten Kupang dari belenggu kemiskinan dan ketertinggalan.

 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kupang Yohanes Masneno mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan itu untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah desa terkait implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 
Sementara Kepala Desa Baumata Utara Anika Aome menyatakan kesiapan dirinya bersama masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di desanya. Dikatakan Anika, dirinya tidak ragu menggunakan anggaran desa meskipun nilainya sangat besar, karena telah mempersiapkan perencanaan yang matang bersama masyarakat, dan dalam pelaksanaannya senantiasa mengacu pada juknis, jungklak serta aturan hukum yang berlaku. (mg-08/lys/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz