Jumat, 20 April 2018 | 16:58
OPINI SABTU 03082013

Mengikis Budaya Ketar-Ketir

ADA yang beda lho dari Ujian Nasional tahun ini”. Sepenggal kalimat ini terdengar dalam pembukaan pariwara Ujian Nasional (UN) untuk SMA/MA/SMK di hampir semua stasiun televisi nasional belakangan ini. Tentu saja bukan tanpa sengaja kalimat itu dimunculkan di awal iklan berdurasi 30 detik itu. Kalimat tersebut diikuti serangkaian kalimat lain yang membawa nuansa berbeda terkait persepsi publik terhadap UN. Saya coba menelusuri dari sebuah perspektif sederhana.

 
Tiga kata pertama dalam kalimat itu menjadi pusat perhatian: “ada yang beda”, tetapi fokus lebih tajam jelas tersorot pada kata “beda”. Apa yang berbeda dari UN tahun ini dengan UN tahun-tahun sebelumnya? Dalam iklan tersebut hal berbeda yang dimaksud langsung terjawab pada kalimat berikutnya “Mulai sekarang UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan”. Nah, ini tergolong kabar baik bagi sekolah-sekolah penyelenggara UN.

Budaya Ketar-Ketir  Sejak dulu, ketika masih berlabel Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas), kemudian berubah menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN) dan sekarang UN, perhelatan ujian serempak di tingkat nasional ini senantiasa menjadi momen mendebarkan bagi banyak pihak. Betapa tidak.

 

Pihak Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selaku penyelenggara UN mempersiapkan bahan ujian dan mengirimnya ke semua sekolah penyelenggara di seluruh Indonesia. Tentu ini bukan pekerjaan mudah karena mereka harus memastikan semua bahan terkirim, tidak tertukar, tidak dibongkar, tidak bocor, dan tidak terlambat. Tidak sedikit masalah yang timbul dalam hal ini. Penyelenggaraan UN dua tahun lalu dapat menjadi contoh.

 
Di tingkat provinsi, NTT misalnya, kepala Dinas Pendidikan dan staf berkeliling menyambangi sekolah-sekolah penyelenggara UN untuk memastikan proses UN berjalan lancar. Demikian pula pihak Dinas Pendidikan di kabupaten/ kota dan kecamatan. Semua “blusukan” dengan tujuan yang sama: UN dilaksanakan secara aman, jujur, lancar, dan sesuai aturan. Kendati demikian, sebagai efek domino dari masalah di tingkat nasional, berbagai persoalan masih saja terjadi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

 
Kepala sekolah sebagai ujung tombak penyelenggara UN barangkali adalah orang yang paling merasakan efek langsung dari penyelenggaraan UN. Menjelang pelaksanaan UN para kepala sekolah mengeluarkan beragam kebijakan yang diharapkan bermuara pada kesuksesan UN. Intensitas bimbingan belajar untuk semua mata pelajaran UN diperbanyak, try out lebih sering, mengadakan minggu tenang, hingga doa bersama sebelum hari H UN. Toh, tetap saja ada persoalan dengan UN di berbagai sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya.

 
Para siswa sebagai subjek yang menjawab soal-soal UN adalah korban massal stigma UN yang telanjur dijadikan momok. Mereka berpacu dengan waktu untuk mempelajari materi yang menumpuk. Kita tidak perlu heran jika jarang melihat anak tentangga yang sudah duduk di kelas XII dan akan menghadapi UN.

 

Sebaliknya kita juga jangan merasa aneh jika intensi doa di gereja semakin banyak ditujukan untuk peserta UN. Ini berlaku bagi sebagian besar siswa kelas XII baik bintang kelas maupun biang keonaran kelas karena mereka memendam harapan sekaligus kecemasan yang sama.

 
Segala cara yang diupayakan bertujuan jelas yakni mencapai persentase kelulusan yang memuaskan. Di NTT dengan rekor kelulusan yang tidak terlalu mentereng di level nasional sekalipun, tetap mengusung harapan yang sama.

 

Dengan demikian, aksi blusukan para kepala dinas, persiapan di sekolah-sekolah yang dimotori oleh para kepala sekolah, serta intensitas belajar peserta UN yang menanjak tajam adalah ekspresi kasat mata upaya mengubah harapan menjadi kenyataan.

 
Meski demikian, jika kita sekadar ingin berpikir terbalik (sambil berharap ini tidak benar), semua usaha dan perilaku di atas juga adalah representasi kecemasan akut akan hasil UN. Wajar saja karena hasil UN di sekolah secara tidak langsung bertalian dengan rasa bangga di satu ujung dan malu di ujung yang lain.

 

Hasil UN menjadi semacam pertaruhan untuk dua rasa berbeda ini. Jika seorang perserta UN tidak lulus, ia akan merasa malu. Kepala sekolah lantas mengakumulasi rasa malu semua siswa yang gagal dalam UN di sekolahnya. Demikian seterusnya sampai pemangku jabatan yang lebih tinggi.

 

Logika sederhananya, semakin tinggi kedudukan, semakin besar rasa malu yang harus ditanggung berhubungan dengan kegagalan UN. Begitu pula sebaliknya, jika sekolah sukses dengan hasil UN, semua pasti merasa bangga.

 
Berkaca pada pengalaman di NTT, fakta lebih sering menjerumuskan kita ke dalam kubangan rasa malu. Oleh karena itu, setiap kali ada penyelenggaraan UN, segala upaya yang dilakukan sebagai langkah persiapan selain untuk memenuhi peraturan dan menggapai ekspektasi persentase kelulusan ideal, dapat juga dibaca sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi beban rasa malu kelak ketika hasil UN diumumkan. Karena UN hanya dilaksanakan dalam beberapa hari, kita lantas terlena lebih dahulu selama lebih dari dua tahun.

 

Kita lebih suka menunggu saat-saat kritis lalu bergerak. Kita lebih suka ketar-ketir. Ini juga, barangkali, karena yang menjadi parameter kelulusan adalah hasil UN, tidak peduli seberapa bagus proses belajar mengajar yang berlangsung selama hampir tiga tahun di sekolah.

Angin Segar Kita kembali pada hal baru yang ditawarkan dalam iklan UN yang disponsori Kemdikbud di atas. Setelah tahun lalu porsi hasil UN sebagai penentu kelulusan semakin dikikis, dalam iklan tersebut dinyatakan bahwa hasil UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan.

 

Sebagai gantinya UN ‘hanya’ “… berperan untuk membantu kita  mengevaluasi dan mengembangkan diri lebih baik lagi dan bisa menjadi salah satu referensi dalam seleksi pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi”.

 

Hal ini jelas menjadi angin segar bagi sekolah-sekolah penyelenggara UN karena hak mereka sebagai pihak yang mengenal ‘luar dalam’ eserta UN  diberikan wewenang lebih proporsional untuk mengetok palu kelulusan lewat UAS. Selanjutnya tugas sekolah adalah mempersiapkan anak didiknya untuk mencapai nilai UN yang benar-benar dapat dijadikan referensi ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

 
Pada akhir pariwara itu, lembaga pimpinan Anies Baswedan mengimbau agar UN tetap dilaksanakan dengan napas yang sama: jujur. Pesan lebih jauh dari iklan ini adalah bahwa UN seharusnya dilaksanakan dalam atmosfer yang menyenangkan; terlepas dari bayang-bayang rasa malu jika gagal, dengan pengawasan tapi tanpa pengawalan.

 

Semangat jujur yang sama itu kiranya dipegang semua sekolah penyelenggara yang kali ini mempertaruhkan integritasnya atas hasil kelulusan yang ditentukan sendiri. Jangan sampai kita mengubah angin segar menjadi angin kencang yang justru lebih memalukan. So, selamat berjuang adik-adik. Have fun!

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz