Minggu, 22 April 2018 | 18:21
pelajar mengenal pornografi
vn/neo

Membendung Pelajar Kita dari Pornografi

Victory-News, PERKEMBANGAN ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) semakin memudahkan manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu kemudahan tersebut adalah dengan adanya jaringan internet yang dapat menyajikan berbagai informasi.

Informasi tersebut ada yang bersifat baik, namun ada pula yang bersifat buruk apabila diakses. Salah satunya adalah ketersediaan konten-konten pornografi, yang bisa saja diakses oleh siapa pun, termasuk para pelajar kita.

Masih segar dalam ingatan kita, publik NTT dihebohkan dengan berita yang beredar di sejumlah media massa bahwa sejumlah pelajar SMP Negeri 16 menonton film porno saat jam sekolah.

Kendati telah mendapat sanksi dari pihak sekolah maupun pihak kepolisian, namunhal ini perlu diantisipasi agar tak terjadi lagi di kemudian hari. Pasalnya, apa yang dilakukan segelintir pelajar tersebut telah mencoreng citra semua pelajar dan juga dunia pendidikan kita.

Kemudahan para pelajar yang notabene masih di bawah umur mengakses konten-konten pornografi melalui internet dan menyimpannya di hand phone yang dimiliki, harus disikapi serius. Tidak boleh disepelekan. Sebab, dampaknya sangat besar bagi perkembangan psikis dan perilaku anak (pelajar).

Pada tataran ini, psikolog Anjali Chhabria mengatakan, pornografi dapat mengganggu perkembangan anak dan identitas. Selama periode kritis tertentu di masa kanak-kanak, menurutnya, otak anak sedang diprogram untuk orientasi seksual.

Selama periode itu pikiran anak berkembang tentang bagaimana orang akan terangsang dan tertarik untuk melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, fenomena ini mesti dibendung agar tak terjadi di kemudian hari. Lantas, siapa yang mesti berperan dalam membendung perilaku pelajar kita?

Peran Stakeholders
Peran stakeholders (pemangku kepentingan), mulai dari orang tua, pihak sekolah (guru), rohaniawan (pendeta, pastor, ulama) maupun pemerintah dalam mengatasi fenomena ini perlu digiatkan lagi.

Oleh karena itu, maka pertama, orangtua yang telah membiarkan anak memiliki handphone berkamera mesti melakukan pengawasan lanjutan. Dalam pengawasan tersebut, pembelian pulsa kepada anak (pelajar) harus dibatasi. Sebab, pembelian pulsa dengan nilai besar dapat memungkinkan anak mengakses konten pornografi melalui paket internet terdaftar.

Orangtua pun harus memastikan bahwa pembelian pulsa internet untuk anak harus digunakan untuk mengakses ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah, bukan untuk mengakses konten pornografi.

Orangtua pun harus bersikap terbuka tentang pornografi dan seks terhadap anak. Pada tataran ini, anak harus diberi pemahaman tentang seks yang tak boleh mereka lakukan sebelum dewasa.

Orangtua pun harus mengenali kebiasaan buruk anak seperti berada dalam kamar dalam waktu yang lama dengan kamar dalam keadaan terkunci.
Sebab, jika tanpa pengawasan anak dalam menggunakan hanndphone sebagai alat mengakses kontent pornografi, maka anak akan merasa bebas dan leluasa mengkses semua jenis konten jaringan internet, termasuk konten pornografi.

Kedua, peran pihak sekolah melalui para guru adalah, memperketat aturan sekolah, melarang siswa menggunakan handphone saat jam pelajaran berlangsung. Sebab, pada jam tersebut, siswa mesti menerima pelajaran dari guru, bukan sebaliknya mengakses dan menonton video pornografi.

Apabila pihak sekolah tetap membiarkan pelajar menggunakan handphone, namun para guru mesti melakukan pemeriksaan terhadap semua folder dalam hand phone milik siswa.

Bila dalam pemeriksaan, ternyata ditemukan perilaku menyimpang karena menyimpan konten pornografi dalam hand phone, maka anak tersebut harus diberi pembinaan dan pendidikan secara serius tentang dampak terhadap perkembangan psikis dan masa depannya.

Ketiga, para rohaniawan dalam mewartakan kebenaran, patut juga mengingatkan para pelajar kita agar giat mengikuti kegiatan rohani. Ini agar para pelajar mendapat siraman rohani, sehingga dapat dijadikan sebagai penuntun, sekaligus sebagai pengingat dalam mengambil keputusan untuk melakukan hal yang baik dan benar.

Bukan sebaliknya melakukan hal yang tak terpuji, seperti mengambil keputusan untuk mengakses konten porno dan menontonnya. Keempat, tugas pemerintah melalui dinas informasi dan komunikasi, harus digiatkan lagi, khususnya dalam mensosialisasikan UU terkait dengan akses konten pornografi.

Ini agar, dalam menggunakan handphone, pelajar kita dapat mengakses kontent-kontent jaringan internet yang baik untuk memudahkan para pelajar untuk mendapat informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran di sekolah nantinya, bukan konten pornografi.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa dan daerah yang berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia, maka tak berlebihan bila semua stakeholders tersebut mesti memainkan perannya dengan baik. Bila semua stakeholders mampu memainkan perannya dengan baik, maka niscaya hal serupa tak akan terjadi lagi di bumi Flobamora tercinta. Semoga.

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz