Kamis, 26 April 2018 | 23:28
Untitled-2 copy

LKPj Bupati mulai Dibahas Dewan

LAPORAN Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Alor Tahun Anggaran 2014, mulai dibahas DPRD Kabupaten Alor. Pembukaan sidang LKPj itu sudah dilakukan dalam rapat paripurna DPRD setempat, Selasa (21/4).

 
Paripurna rapata LKPj tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Alor Marthinus Alopada, dihadiri Bupati Alor Amon Djobo, Forkopimda, Sekda Alor Hopni Bukang, anggota Dewan, pimpinan SKPD, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan partai politik (Parpol) di Kabupaten Alor.

 
Selain membahas LKPj Bupati Alor, Dewan juga akan membahas dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Alor yakni Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dan Ranperda Badan Perwakilan Desa (BPD). Kedua Ranperda itu dibahas sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 
Ketua DPRD Kabupaten Alor Marthinus Alopada mengatakan, pembahasan LKPj dan dua Ranperda dibahas dengan waktu yang ideal sampai 4 Mei nanti.  Menurutnya, LKPj merupakan pemenuhan kewajiban kepala daerah yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.  Dia mengatakan, dengan dibahasnya dua Ranperda tersebut, maka PP 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak berlaku lagi.

 
Menurunya, semua kegiatan yang terkait dengan Perda Nomor 4 Tahun 2006 akan ditinjau kembali. Bupati Alor Amon Djobo mengatakan, pembahasan LKPj dilakukan dari program kerja yang berkesinambungan dari Program Tri Krida ke Program Gemma Mandiri terkait kebijakan daerah, kebijakan umum termasuk pengelolaan keuangan daerah.

 
Dalam resumenya, Bupati mengatakan, LKPj merupakan pelaksanaan dari pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni kewajiban kepala daerah untuk memberikan LKPj kepada Dewan yang dilakukan sekali dalam satu tahun.

 
Laporan tersebut berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. “Hal ini sebagai perwujudan dalam prinsip akuntabilitas dan responsibilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,” ungkap Djobo.

 
Dia mengatakan, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 40 miliar, mengalami peningkatan sebesar 15,76 persen menjadi Rp 46,30 miliar lebih. Sedangkan, belanja daerah mencapai Rp 777 miliar lebih dengan realisasi mencapai Rp 97,68 persen. “Realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp 44,75 miliar lebih realisasi mencapai Rp 44,79 miliar lebih. Sementara, pembiayaan netto Rp 42,03 miliar,” ujarnya. (pol/R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz