Kamis, 26 April 2018 | 23:26
60

Laut NTT belum Bebas dari Bom Ikan

WILAYAH perairan NTT belum bebas dari aksi pencurian hasil laut oleh kapal-kapal dari luar maupun pengeboman ikan oleh para nelayan lokal. Untuk mencegah tindakan ini, jumlah armada untuk patroli harus ditingkatkan. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)  Kupang Wan Nurdin yang dikonfirmasi, Kamis (9/4), mengatakan, dengan fasilitas yang minim, Pemprov NTT tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal terhadap wilayah perairan yang sangat luas ini.

 
“Sekarang hanya satu kapal, bagaimana bisa efektif melakukan patroli. NTT ini provinsi kepulauan,” kata Nurdin. Dia mengatakan, jangankan mengawasi kapal-kapal asing atau kapal dari provinsi lain yang menangkap ikan di wilayah perairan NTT, kapal-kapal nelayan tradisional yang menggunakan bom ikan di NTT pun belum semuanya terdeteksi.

 
Diakuinya, aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak intensitasnya sudah berkurang, tetapi tidak berarti wilayah perairan NTT sudah bebas dari bom ikan. Hal ini bisa dibuktikan dari jenis ikan tertentu di pasar yang ditangkap dengan menggunakan bom. “Kalau masyarakat mungkin tidak bisa membedakan, tapi kalau nelayan hanya dengan melihat fisik ikannya saja, sudah bisa memastikan itu ikan ditangkap dengan cara bom,” ujarnya.

 
Nurdin mengatakan, pengawasan perairan NTT harus diperketat lagi dengan adanya larangan penggunaan pukat harimau oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Banyak kapal-kapal dari luar NTT yang mencari ikan di perairan NTT menggunakan pukat harimau. Karena itu, DKP NTT tidak boleh ketinggalan, namun melengkapi diri dengan memperbanyak armada untuk patroli.

 
Ketua Komisi II DPRD NTT Anton Bele dalam rapat koordinasi dengan DKP NTT belum lama ini meminta DKP untuk meningkatkan patroli pengawasan terhadap perairan NTT dari aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal dari luar.

 
Dengan adanya kerja sama Pemprov NTT dengan Pemprov Jawa Tengah di bidang kelautan dan perikanan, katanya, perairan NTT harus dipastikan aman dari jarahan hasil laut oleh kapal-kapal dari luar.  Kepala DKP NTT Abraham Maulaka mengaku, saat ini pihaknya hanya memiliki satu kapal patroli untuk mengawasi perairan NTT.

 

Idealnya, NTT yang memiliki luas lautan 200 ribu meter persegi, harus diawasi tiga kapal. “Kapal-kapal ini base-nya di Timor, Flores, dan Sumba. Kita sudah buat proposal bantuan tiga kapal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun belum ada jawaban,” ujarnya.

 
Ke depan, katanya, dengan dicabutnya sebagian kewenangan DKP kabupaten/kota terutama dalam urusan perizinan, maka beban pengawasan perairan menjadi domain DKP provinsi. Karena itu dibutuhkan jumlah armada yang memadai untuk melakukan patroli. (C-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz