Jumat, 27 April 2018 | 08:38
PJU-PLN-Depok

Lampu Jalan Tanggung Jawab Pemkot

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Kupang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pelayanan lampu jalan di semua kelurahan. Sebab, pajak untuk lampu jalan berasal dari masyarakat, di setor ke Dispenda Kota Kupang. Hal itu terkuak dalam rapat dengar pendapat antara Managemen PT PLN NTT dengan Komisi IV DPRD NTT, yang dipimpin ketua Komisi Alexander Ena, Senin (13/4).

 
Bermula dari pertanyaan yang ditujukan Alex Ena, kepada pihak Managemen PLN terkait pelayanan penerangan lampu jalan di Kota Kupang yang tidak berjalan, sementara masyarakat Kota telah membayarnya kepada pihak PLN saat membayar rekening listrik atau saat mengisi pulsa listrik yang dipotong langsung dalam proses pengisian pulsa tersebut.

 

Dari informasi yang disampaikan General Manager PT PLN Kupang beberapa waktu lalu kata Alex, total pajak lampu jalan yang dibayar PLN kepada Pemkot Kupang  untuk pajak lampu jalan sebesar Rp 2 Miliar (M) per bulan.

 

Namun, sampai saat ini banyak lampu jalan yang rusak dan tidak menyala bahkan lebih banyak tempat yang tidak memiliki lampu jalan. “Kira-kira untuk pelayanan lampu jalan ini tanggung jawab siapa? Apakah ini merupakan tanggung jawab PLN, sebab lampunya tidak menyala sementara tahun 2014 itu PLN stor 24 miliar rupiah,” tukasnya.

 
Menanggapi hal tersebut, Manager teknik PT PLN Taufik Eko menjelaskan, berkaitan dengan lampu jalan pihak PLN hanya bertugas untuk membantu melakukan pemungutan dari masyarakat selaku pelanggan. Setelah melakukan pungutan setiap bulan PLN langsung menyetor uang tersebut kepada Dispenda Pemkot.

 

PLN tidak bertanggung jawab berkaitan dengan pelayanan lampu jalan sebab pelayanan tersebut tanggung jawab Pemkot.  “Kami hanya membantu Pemerintah Kota untuk memungut pajak lampu jalan tersebut lalu kami stor ke Dispenda,” jelasnya.

 
Atas penjelasan tersebut, anggota Komisi, Kardinal Leonard Kale Lena, menegaskan, yang bertanggung jawab untuk masalah lampu jalan adalah pemerintah Kota. Dirinya meminta kepada Pemkot agar bertanggung jawab memberikan pelayanan lampu jalan pada setiap ruas jalan yang ada.

 

Pelayanan lampu jalan merupakan hak warga masyarakat Kota Kupang yang telah menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak kepada Pemkot. Sangat disayangkan ketika masyarakat sampai saat ini belum menikmati lampu jalan sementara pajaknya dibayar secara rutin setip bulan oleh masyarakat Kota ini.

“Ini hak masyarakat, Pemerintah Kota harus bertanggung jawab, jika pemerintah tidak segera membenahi pelayanan lampu jalan ini maka patut diduga ada indikasi tertentu dibalik dana pajak lampu jalan dalam jumlah Miliaran rupiah itu, tidak ada alasan dari Pemkot terkait pelayanan lampu jalan ini,” tandasnya. (S-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz