Sabtu, 21 April 2018 | 19:28
18

Kukuh Berantas Trafficking

HUMAN trafficking adalah persoalan bangsa yang harus disikapi serius oleh semua komponen. Khusus di NTT, dibutuhkan gerakan bersama dalam menuntaskan masalah-masalah trafficking. Untuk menuntaskannya, perlu pula dilakukan perubahan mental birokrasi, menggiatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, terlebih tindakan ilegal dan human trafficking.

 
Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) El Tari Kupang Kolonel Pnb Andi Wijaya mengatakan, sejak awal telah ada Satuan Gugus Tugas (Satgas) Anti Trafficking bentukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tahun 2008, namun tidak berjalan sesuai dengan harapan. Di saat yang sama, muncul stigma bahwa AURI melakukan pembiaran terhadap pemberangkatan calon TKI ilegal.

 

Hal itulah yang membuatnya berkomitmen dan membuktikan bahwa stigma tersebut tidak benar dan semua yang termasuk dalam kategori ilegal harus ditindak tegas. Lanud El Tari, katanya, selalu bekerja sama dengan pihak pengelola bandara dalam melaksanakan pengamanan, sehingga semua yang dikategorikan sebagai ilegal dapat dicegah melalui pintu bandara, termasuk di dalamnya pengamanan para calon TKI ilegal.

 

Tindakan pengamanan ini akan terus dilakukan untuk menjawab rasa penasaran publik terkait adanya dugaan keterlibatan aparat TNI-AU atau pihak keamanan bandara yang selalu mendapat kabar tak sedap itu.

 
“Kami akan terus melakukan penggagalan calon TKI ilegal di bandara sekalipun ada anggapan bahwa oknum kami yang terlibat meloloskan pemberangkatan calon TKI ilegal tersebut atau tidak. Biarkan masyarakat yang menilai kinerja kami di lapangan,” tegas Andi.

 
Bagi dia, para calon TKI ilegal adalah korban yang minim pengetahuan dan tidak memahami pentingnya kelengkapan administrasi dalam mencari pekerjaan. Sebab, bagi masyarakat yang terpenting adalah bekerja dan mendapatkan uang tanpa harus melengkapi administrasi dalam pemberangkatan kerja. Hal itu pun lantaran adanya anggapan calon TKI ilegal bahwa perusahaan  atau oknum perekrut telah mengurus segalanya.

 
Selain itu, dari sekian banyak calon TKI ilegal yang terjaring, sebagian besar di antaranya buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Mereka hanya berlatar belakang pendidikan SMP, SD, atau bahkan tidak mengantongi ijazah apa pun.

 
Kondisi ini membuatnya miris. Terlebih lagi para calon TKI yang berangkat ke luar negeri sama sekali tidak memahami kondisi di negara tujuan. Itu persoalan lain lagi yang dihadapi TKI.
“Persoalan perut sangat sensitif dan semua orang akan berlomba untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun, para calon TKI ilegal yang tidak memahami administrasi, bahkan diiming-imingi janji untuk bekerja dengan mudah dan cepat membuat mereka rela identitasnya dipalsukan,” ujarnya.

 
Untuk menekan maraknya pengiriman calon TKI ilegal, maka langkah yang perlu dilakukan adanya melakukan perubahan mental dari birokrasi pemerintah yang mengelola berbagai urusan ketenagakerjaan. “Perkembangan sekarang ini, dalam berbagai bidang kehidupan dituntut untuk tertib administrasi.

 

Semua penduduk harus memperoleh status kependudukan secara jelas agar mendapat jaminan hidup, dan dimudahkan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi di semua bidang kehidupan,” katanya. Pemerintah, menurut Andi, harus menyiapkan informasi yang lengkap dan mudah diakses.

 

Wadah informasi tersebut harus menampilkan berbagai persyaratan umum dan teknis yang harus dipenuhi calon TKI/TKW. Jika hal ini dilaksanakan, maka dapat meminimalisir berbagai tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

 
Selain pemerintah, para tokoh agama harus mengambil bagian dalam upaya penyadaran kepada masyarakat. Peran tokoh agama akan lebih efektif dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada para umat. Peran TNI dan Polri pun harus dihidupkan kembali di dalam masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan peran dari anggota Babinsa/Babinkantibmas di setiap wilayah desa.

 

Mereka perlu diberi tugas pendampingan kepada masyarakat secara konsisten dan mengawal hingga program pemberdayaan sukses dilaksanakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di samping melaksanakan tugas pokoknya, TNI AU juga melaksanakan berbagai tugas tambahan sesuai dengan amanat dari Kepala Staf TNI AU yang disampaikan pada HUT ke-69 TNI.

 

Sesuai amanat itu, TNI AU harus menggandeng semua komponen bangsa dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang marak terjadi. Persoalan-persoalan yang perlu dituntaskan adalah trafficking illegal logging, illegal fishing,  peredaran dan kejahatan narkoba, gerakan radikal, serta berbagai kejahatan luar biasa yang bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan kepolisian semata.

 
“Penghentian berbagai tindakan ilegal bukan tugas pokok Lanud El Tari, melainkan sebagai menjadi tugas tambahan Lanud dalam berkontribusi terhadap daerah NTT. Inilah yang selalu disalahartikan oleh banyak pihak dan melontarkan berbagai pandangan miring akan keberadaan Lanud. Padahal, sebenarnya tidak demikian,” tegasnya. (R-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz