Minggu, 22 April 2018 | 18:12
11

KPU Izinkan Penundaan Pilkada

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 dapat ditunda jika pemerintah daerah belum siap mendanai.  Hal itu disampaikan Komisioner KPU Ida Budhiarti, Selasa (14/4). Ida menegaskan, KPU telah merumuskan satu pasal dalam peraturan tentang tahapan program dan jadwal yang menjelaskan faktor-faktor apa saja yang bisa menunda pelaksanaan Pilkada.

 
“Kami merumusukan di dalam satu pasal. Apabila sampai dengan pelaksanaan tahapan pembentukan badan penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) anggaran belum tersedia, KPU provinsi, kabupaten, dan kota dapat melakukan penundaan tahapan,” kata Ida.

 
Adapun tahapan-tahapan awal pemilihan dapat ditunda karena beberapa faktor seperti bencana alam, kerusuhan, dan gangguan lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 120 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2015. Ida menegaskan, daerah yang belum memiliki kesiapan anggaran termasuk dalam kategori faktor gangguan lainnya sehingga daerah tersebut bisa menunda pelaksanaan Pilkada.

 
Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi NTT Johanes Depa mengatakan, KPU NTT masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) Pusat dalam menyikapi kisruh politik di tubuh Partai Golkar dan PPP yang hingga saat ini masih memiliki dualisme kepengurusan di tingkat pusat hingga daerah.

 
Namun, jika hingga waktu pemrosesan calon kepala daerah, kedua kubu masih bersengketa atau belum inkrah, maka KPU tidak akan menerima pencalonannya sebagai bakal calon kepala daerah dari partai masih masih memiliki dualisme kepengurusan.

 
“Memang sudah ada signal dari Ketua KPU Husni Kamil Manik bahwa partai peserta pilkada yang masih mengalami konflik di pengadilan, harus mengantongi keputusan hukum tetap dari pengadilan baru bisa mendaftar sebagai peserta pilkada,” katanya. (yan/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz