Jumat, 27 April 2018 | 08:58
8

KPK Periksa Alex Noerdin Enam Jam

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Guburnur Sumatera Selatan Alex Noerdin selama enam jam di Gedung KPK, Senin (20/4). Alex diperiksa sebagai saksi untuk Rizal Abdullah dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Jakabaring dan gedung serbaguna di Sumatera Selatan pada 2010-2011.

 
Alex memilih bungkam kala dikonfirmasi awak media ihwal tudingan bekas Bendahara Umum Partai Demorat Muhammad Nazaruddin yang menyebutnya telah menerima fee 2,5 persen dari PT Duta Graha Indah sebagai pemenang tender. Tudingn serupa pernah diucapkan Rizal Abdullah.

 
Meski demikian, ia mengaku ada sejumlah kecerobohan yang dilakukan pihak lain dalam proyek untuk Sea Games 2011. Alex berharap, keterangannya di hadapan penyidik antirasywah bisa membuat kasus tersebut benderang.

 
“Supaya masalah ini bisa segera tuntas, supaya bisa segera clear. Bisa terbuka siapa yang benar siapa yang salah, fakta atau fitnah,” ujarnya sambil berlalu ke Innova hitam
Dalam kasus itu, KPK menduga Rizal menyalahgunakan wewenang dengan menggelembungkan anggaran dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna. Kerugian keuangan negara akibat kasus itu diperkirakan mencapai Rp 25 miliar.

 
Rizal mengakui ada komitmen fee 2,5 persen dari PT Duta Graha Indah seperti yang dituduh Nazaruddin, terpidana kasus Wisma Atlet. Namun dia mengaku tidak tahu siapa yang menerima komitmen fee itu. Belakangan, Rizal mengakui telah mendapat duit dari PT Duta Graha Indah sebesar Rp 400 juta dan mengklaim sudah mengembalikannya.

 
Selain kasus Wisma Atlet, KPK juga menelisik dugaan kepemilikn rekening gendut milik Alex dan istrinya, Eliza Alex. Pengusutan rekening Alex ini merupakan tindak lanjut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada akhir 2012. Alex adalah satu dari sepuluh kepala daerah, gubernur, dan bupati yang dilaporkan PPATK ke KPK dan Kejaksaan Agung.

 
Rizal Abdullah, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet dan gedung serba guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2010-2011, disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP. (mi/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz