Sabtu, 21 April 2018 | 19:33
10

Konflik Golkar dan PPP, Partai Lain Untung

DUALISME kepengurusan yang membelit Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi peluang keuntungan elektoral bagi partai lain. Karena, ketika partai lain menyolidkan konsolidasi, Golkar dan PPP justru disibukkan dengan konflik internal yang berlarut-larut.

 

Hal itu dikemukakan Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Partai lain, jelas Eko, secara diam-diam terkesan memanfaatkan keuntungan sambil memantau konflik internal di kedua partai tersebut.

 
Penyebab anjloknya elektoral Golkar dan PPP, jelas Eko, adalah kesan yang ditangkap publik bahwa kedua partai itu terlalu sibuk mengurusi kue kekuasaan ketimbang agenda kerakyatan. Ada delitimigasi terhadap parpol oleh masyarakat. Meski demikian, Eko tidak menangkap kesan bahwa konflik tersebut didesain oleh pemerintah.

 
Jika Golkar dan PPP terus bertikai, sementara proses tahapan Pilkada serentak kian dekat, konsekuensi terburuk adalah gugur sebagai peserta. Kalaupun ada satu kubu yang akhirnya mendapatkan legitimasi sebagai kepengurusan sah, kinerja mesin partai dipastikan tidak efisien dan maksimal. Karena, mesin partai kesulitan menggalang suara konstituen yang sudah beralih ke kubu lain.

 
Selain itu, ia menyebut dualisme kepengurusan tersebut bakal mempengaruhi kualitas Prolegnas. Kondisi itu berdampak langsung kepada masyarakat.  Wakil Sekjen PPP versi Muktamar Surabaya M Qoyum Abdul Jabar optimistis bisa mengikuti tahapan Pilkada. Kata Qoyim, meski tengah proses banding, kubunya berpegang kepada surat Menkum HAM Yasonna Laoly kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat itu, kata dia, berupa jawaban Yasonna yang mengatakan bahwa kepengurusan yang diakui pemerintah adalah versi Muktamar Surabaya.

 
Sementara Sekretaris Fraksi Golkar dari kubu Aburizal Bakrie mengakui bahwa Koalisi Indonesia Hebat yang memecah-belah Koalisi Merah Putih. Dimulai dari sengketa kepengurusan PPP hingga menjalar ke Golkar. Tujuannya, ingin menguasai parlemen sebagai daya tawar kepada presiden. “Karena mereka (KIH) ingin menguasai Presiden. Makanya kami digembosi dengan politik pecah belah,” cetusnya. (mi/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz