Sabtu, 21 April 2018 | 19:37
13

Komisi II DPRD NTT Peduli Ayam

PERDAGANGAN ayam potong di Kota Kupang menyimpan sejumlah persoalan. Karena itu, saat ini Komisi II DPRD NTT sedang berupaya untuk menuntaskan persoalan tersebut.  Penegasan itu dikemukakan salah satu anggota Komisi II DPRD NTT Ansgerius Takalapeta beberapa waktu lalu di gedung DPRD NTT.

 

Ansgerius mengatakan, aspirasi para pedagang ayam di Kota Kupang yang mensinyalir mengenai adanya monopoli patut direspons secara bijak oleh pengambil kebijakan.  Karena itu, mantan Bupati Alor dua periode tersebut berharap Dinas Peternakan Provinsi NTT, para pedagang ayam potong, dan salah satu perusahaan penyuplai anak ayam maupun pakan dan obat-obatan, perlu duduk bersama mendiskusikan persoalan itu dan mencari solusi yang cerdas. Solusi tersebut, kata Ansgerius, tak boleh berangkat dari perspektif menang-kalah.

 
Tapi sejatinya, menurut Ansgerius, dalam diskusi tersebut harus menghasilkan solusi permanen yang tidak membuat salah satu pihak merasa menang, dan pihak yang lain merasa kalah. Untuk itu, Ansgerius mengusulkan supaya inti dan pokok persoalannya dibedah secara jujur sehingga bisa menghasilkan solusi yang bernas.

 
Sebelumnya, para pedagang ayam potong di Kota Kupang melakukan aksi protes terhadap PT Nusantara Inti Satwa (NIS) ke DPRD NTT. Menurut para pedagang ayam potong tersebut, harga jual ayam saat ini hanya Rp 15 ribu per kilogram. Harga itu dinilai tak sebanding dengan pengeluaran untuk pakan, obat-obatan, maupun operasional.

 
Oleh karena itu, para pedagang ayam potong meminta harga jual sebagaimana dilakukan PT NIS yang merugikan para pedagang lokal itu dihentikan.   Anggota Komisi II DPRD NTT Anselmus Tallo mengatakan, masalah itu harus segera dimediasi. Jika tidak, secara perlahan para pelaku kecil lokal akan bangkrut.

 

Ini tidak sesuai visi dan misi pemerintah memberdayakan pengusaha lokal. Menurut Ansel, pengusaha besar beralasan menggunakan mekanisme pasar sehingga menetapkan harga di bawah standar. Namun harus ada syaratnya.

 
Anggota komisi II lainnya, Yeni Veronika meminta agar pemerintah ikut mengontrol pasar. Jika tidak, maka pengusaha kecil tidak dapat bersaing. Bahkan, tak dipungkiri masyarakat pun akan rugi. Dan, suatu saat harga di pasar akan melonjak karena adanya monopoli. (yes/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz