Jumat, 23 Februari 2018 | 02:36

Komisi I Segera Panggil Kejati

KOMISI I (membidangi pemerintahan dan hukum) DPRD Provinsi NTT  menjadwalkan pemanggilan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT untuk menjelaskan duduk perkara dugaan kriminalisasi kasus penjualan aset eks PT Sagared yang melibatkan mantan jaksa Djami Rotu Lede dan pengusaha Paulus Watang.
Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Komisi I DPRD NTT Kasintus Proklamasi Ebu Tho saat berdialog dengan Aliansi Pemantau Kasus aset PT Sagared, Jumat (1/4) di ruang komisi. Aliansi terdiri dari Laskar Merah Putih, GP Ansor Kota Kupang, Sanlima, dan Trias Politica.
Menurut Ebu Tho, tujuan pemanggilan adalah untuk menjelaskan duduk perkara kasus tersebut. di tingkat komisi sehingga akan menjadi salah satu agenda prioritas lembaga DPRD NTT.
“Kami disini bukanlah pakar hukum. Dan kami hanya mengikuti perkembangan kasusnya melalui media massa. Sehingga kami pun ingin mengambil jalan terbaik menuntaskan masalah ini. Termasuk memanggil mitra Kejati NTT, karena kami ingin melihat kejelasan kasus ini sebelum memberikan pertimbangan,” ungkap Kasintus.

Bentuk Pansus
Dalam pertemuan tersebut, Benyamin Tendean, menantu Paulus Watang mengatakan bahwa Kejati NTT sangat arogan dan memperlakukan mertuanya  tidak manusiawi dan nyaris meninggal dunia.
“Waktu itu ayah dalam kondisi sakit saat ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Kejati oleh jaksa secara arogan. Ayah sempat mengalami sesak napas, karena penyakit jantungnya kambuh tapi dibiarkan begitu saja. tiga jam kemudian baru dibawa ke RSUD WZ Johannes,” jelas Benyamin.
Akan tetapi, padatnya pelayanan di IGD RSUD WZ johannes membuat jaksa memindahkan ke RSUD SK Lerik. “Tapi alatnya tidak memadai dan ditangani oleh dokter umum. Selama penanganan pun, ayah dijaga ketat para jaksa. Pihak keluarga tidak diizinkan menemani ayah yang sementara kesakitan,” tambahnya.
Saat mertuanya dibawa ke Rutan dalam kondisi sesak napas. Saat itu, tidak ada oksigen yang biasa digunakan RS untuk membantu pernapasan pasien asma akut. “Kami juga hanya menunggu di depan rutan, tidak diizinkan masuk, termasuk pengacara. Kami hanya pasrah dan minta Tuhan Yesus menolong ayah,” ungkap Benyamin.
Sedangkan Ketua Laskar Merah Putih NTT Melki Nona meminta agar Komisi I menindaklanjuti skandal penjualan aset eks PT Sagared dengan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelakukan penyelidikan terhadap kasus ini.
“Dalam kasus ini, kami merasa banyak kejanggalan. Di mana Paulus Watang yang merupakan korban dari permainan DRL dan Gasper Kase,  ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan penetapan tersangka pun tanpa melalui prosedur dalam ketentuan KUHAP,” jelas Melki.
Sebelumnya, usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang. Selasa (22/3) meminta agar Aspidsus Kejati NTT Gasper Kase diadili karena mengetahui persis jual beli aset sitaan tersebut.
Dirinya membantah sebagian keterangan saksi Edward Nawi yang berperan sebagai perantara antara DRL dan Paulus Watang dalan melakukam transaksi jual-beli aset besi tua tersebut.
“Saya tidak pernah memberitahukan kepada saksi Nawi bahwa proses pemutihan sebanyak 80 persen aset sagared yang diproses di Kejagung, sebab semuanya itu saya laporkan langsung kepada Pimpinan Gasper Kase dan Kajati NTT,” jelas DRL. (tia/M-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz