Minggu, 22 April 2018 | 18:31
FOTO HAL REGIONAL 180415 MALAKA (2) copy

Komisi I Konsultasikan Agenda Pilkada

KOMISI I DPRD Kabupaten Malaka telah berangkat ke Jakarta untuk mengkonsultasikan agenda pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Malaka.  Anggota Komisi I Simon Seran Fahik yang dihubungi melalui telepon selularnya, Jumat (17/4) mengatakan, Komisi I baru selesai melakukan konsultasi dengan Dirjen Otda Kemendagri dan Bagian Humas dan Dokumentasi KPU Pusat.

 
“Untuk sementara ini, masih pembahasan tujuh PKPU. Tiga PKPU sudah selesai, empat lainnya masih dibahas. Ini yang kita ketahui saat bertemu dengan Humas dan Dokumentasi KPU,” katanya.

 
Selain bertemu dengan KPU, komisi I menemui Dirjen Otda Kemendagri untuk menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pilkada, di antaranya kode wilayah bagi masyarakat Malaka. Sampai saat ini, kode wilayah untuk Malaka sudah ada, sehingga tidak ada hambatan.

 
Simon mengatakan, masukan dari Dirjen Otda adalah pelaksanaan  Pilkada harus segera dilaksanakan karena Malaka tidak punya hambatan.  “Mau anggaran, pemerintah sudah siapkan. Kode wilayah pun sudah tidak ada masalah. Jadi, pilkada sudah pasti dilaksanakan tahun ini,”  kata Simon.

 
Selain agenda pilkada, kata Simon komisi juga menyampaikan informasi terkait berakhirnya masa jabatan Penjabat Bupati Malaka Herman Nai Ulu pada 22 April mendatang. Sikap Depdagri, lanjut Simon, jika terlambat pelantikan pejabat yang baru, maka Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, akan menunjuk pelaksana tugas di daerah.

 
Namun, belum dapat dipastikan karena Pemprov NTT sudah mengusulkan tiga nama untuk menggantikan Herman Nai Ulu dan sementara dibahas Pempus.  “Mudah-mudahan, pembahasannya dipercepat, sehingga pelantikannya bisa sesuai jadwal yang ditentukan,” kata Simon.

 
Sementara itu, Penjabat Bupati Malaka Herman Nai Ulu melalui pesan singkat yang disampaikan kepada VN mengatakan, akan dilaksanakan launching Pilkada Malaka pada hari ini, sekitar pukul 09.00 Wita.

 
Dikatakannya, pilkada bisa dilaksanakan karena pemerintah sudah menyiapkan anggaran kurang lebih sebesar Rp 15 miliar dari APBD Malaka untuk pelaksanaannya. Memang ada hambatan seperti kode wilayah, namun berdasarkan konsultasi Komisi I, sudah tidak ada persoalan.

 
Sebelumnya anggota KPU Provinsi NTT Yosafat Koli mengatakan, pelaksanaan Pilkada Malaka dimulai dengan launching pilkada. Setelah itu akan dibentuk panitia adhoc pelaksana pilkada secara bersamaan di seluruh Indonesia, termasuk sembilan kabupaten di NTT.

 
Untuk pelaksanaan Pilkada Malaka, kata Yosafat, akan ditangani KPU Provinsi NTT, dan tidak ada hambatan karena anggaran sudah disediakan pemerintah Malaka dari APBD. (man/R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz