Sabtu, 21 April 2018 | 19:21
7

Komisi I DPRD Malaka Minta APBD Direvisi

KOMISI I DPRD Kabupaten Malaka meminta pemerintah agar segera menyiapkan revisi APBD Kabupaten Malaka tahun 2015, karena sudah terjadi kesalahan dalam penganggaran. Ketua Komisi I Petrus Tey Seran mengatakan, pemerintah segera menindaklanjuti, karena sudah terjadi kesalahan penganggaran. Untuk itu, APBD perlu direvisi, karena ini perintah undang-undang.

 
Dijelaskannya, dana yang harus disiapkan dari APBD untuk desa minimal 10 persen yakni dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK yang totalnya kurang lebih mencapai Rp 43 miliar. Dana tersebut merupakan hak desa, sehingga harus disalurkan ke desa.

 
Sehingga, komisi akan membuat rekomendasi kepada pemerintah supaya merevisi anggaran yang sudah terjadi kesalahan. “Mudah-mudahan pemerintah dapat mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini,” harap Dody usai rapat dengar pendapat dengan pimpinan dan staf BPMPD, akhir pekan lalu.

 
Juru Bicara Komisi I DPRD Malaka Simon Seran Fahik menyoroti kesalahan penganggaran dari alokasi dana desa tersebut. Jangan sampai ada kesengajaan supaya utak-atik anggaran. Menurutnya, sangat berbahaya karena sudah menyalahi aturan, sehingga perlu ada revisi APBD melalui sidang paripurna istimewa.

 
Dia menilai, revisi APBD merupakan langkah dan prosedur yang sangat tepat dan tidak menyalahi aturan. Kalau digeser ke perubahan anggaran, hal itu pun tidak ada aturan yang jelas.  Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malaka Adrianus Bria Seran ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, tidak ada persoalan menyangkut dana desa. Karena pemerintah sudah menyanggupi untuk memenuhi kekurangan itu dalam penyusunan anggaran dalam perubahan anggaran mendatang.

 
Bahkan, Adrianus menilai, kesalahan tersebut disebabkan karena komunikasi yang kurang intensif antara BPMPD dan TAPD. Akan tetapi, dana itu tetap ada dan tidak ada masalah, sehingga akan dibawa ke perubahan anggaran. (man/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz