Kamis, 26 April 2018 | 23:27
10

Kepala Seksi Lawan Bupati Mabar

SALAH satu Kepala Seksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan perlawanan kepada Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch Dulla. Perlawanan tersebut karena Bupati Dulla memutasikan dirinya sebagai staf di salah satu kantor kecamatan yang ada di wilayah tersebut.

 
Staf yang melakukan perlawanan terhadap Bupati Dulla adalah Kepala Seksi Implementasi dan Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Mabar Marthin M Irwandy. Marthin bahkan sempat membuat keributan di kantor Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Mabar. Menurut Marthin, Bupati Dulla tidak memahami aturan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN).

 
Kepada VN, Selasa (14/4) Marthin mengatakan, berdasaekan regulasi yang berlaku, bupati/wabup dilarang mengambil kebijakan strategis, termasuk di dalamnya melakukan mutasi, selama enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Anehnya, Bupati Dulla memutasikan dirinya sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Sano Nggoang.

 
Kepala BKD Kabupaten Mabar Sebas Wantung menyatakan sebelum melaksanakan tugas di tempat kerja yang baru akan dilakukan pelantikan. “Dia akan dilantik sebelum kerja di kecamatan, pelantikan dilakukan camat bukan oleh Bupati karena eselon IV,” kata Sebas.

 
Menurut Sebas, SK Mutasi sudah diserahkan kepada pihak kecamatan beberapa waktu lalu, dan persoalan mutasi mestinya bukan hal yang luar biasa. Dirinya bahkan tidak mengetahui apakah surat yang diterima Marthin M Irwandy merupakan surat perintah kerja, atau surat undangan untuk melakukan pelantikan.  “Bagi kami ini hal biasa, bukan hal luar biasa. Yang pasti bahwa, sebelum melaksanakan kerja pasti ada pelantikan dan SK sudah kita serahkan ke kecamatan,” kata Sebas. (nan/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

Sort by:   newest | oldest | most voted
Gus Njing
Gus Njing
3 years 11 days ago

Bukan karena dipindahkan, tapi karena yang bersangkutan dipindahkan pada saat bupati tidak lagi boleh mengambil keputusan strategis salah satunya memutasi pejabat eselon 2,3, dan 4, dalam kurun waktu 6 bulan menjelang berakhirnya jabatannya. Bupati bloon ini buat blunder karena berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2014 mengatakan : “Enam (6) bulan sebelum masa jabatan berakhir, BUPATI/WALIKOTA TIDAK BISA MENGELUARKAN ATAU MEMUTUSKAN KEBIJAKAN STRATEGIS seperti PELANTIKAN/MUTASI PEJABAT ESELON 2,3 DAN 4, selanjutnya sanksi yang akan diberikan apabila melanggar diatur sebagai berikut : BUPATI ATAU WALIKOTA AKAN DIDISKUALIFIKASI DARI PENCALONAN 2015..

wpDiscuz