Minggu, 22 April 2018 | 18:31
Untitled-3 copy

Kelompok Idealis Galang Dukungan

SEJUMLAH anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT tengah berupaya menggalang dukungan dari anggota Dewan lainnya untuk bersikap dalam persoalan sinyalemen 14 paket proyek siluman (titipan) di Dewan Provinsi yang diungkapkan Kadis PU Provinsi Andre Koreh.

 
Selain itu, mereka juga tengah mempelajari aturan-aturan hukum yang akan digunakan untuk memproses sinyalemen paket proyek siluman tersebut demi eksistensi dan kredibilitas Dewan di mata publik. Demikian intisari pendapatyang dikemukakan Wakil Ketua Komisi IV Viktor Lerik, anggota Komisi IV Kardinan Kalelena, dan Jefry Unbanunaek secara terpisah kepada VN, Jumat (24/4).

 
Menurut Kardinan Kalelena, rekan sesama Komisi IV di antaranya Viktor Lerik, Jefry Unbanunaek, Fredy Mui, Eldat Nenabu, menginginkan masalah proyek siluman Dewan
di-clear-kan agar tidak menjadi preseden buruk bagi Dewan Provinsi secara keseluruhan. “Kami akan menggalang dukungan dari rekan-rekan lain agar bersama-sama menyikapi hal ini.

 

Kami mengamini pernyataan Pak Veki Lerik bahwa masalah proyek siluman ini telah membangun opini publik bahwa Dewan Provinsi itu pemain proyek,” tambahnya. Bagi Kardinan, sikap yang disampaikan Komisi IV terhadap Kadis PU, bukanlah bentuk ketidaksenangan atau kebencian terhadap sang Kadis. Namun, Komisi IV mendukung
sikap Andre Koreh yang secara terbuka mengungkapkan adanya proyek siluman di dalam DPA Dinas PU.

 
“Kami tidak membenci Pak Andre Koreh. Justru kami siap mendukung Pak Kadis untuk dibuka saja soal proyekproyek titipan itu agar terang benderang. Apalagi kalau dukungan semakin banyak dari komisi dan fraksi lain di Dewan Provinsi,” ujarnya.

 

Langkah Hukum Viktor Lerik menambahkan, dasar pijakan mereka adalah proyek-proyek titipan yang tidak pernah diusulkan dan direncanakan Dinas PU Provinsi (sesuai pengakuan Kadis PU), namun tiba-tiba muncul dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lalu ditenderkan.

 
“Kami sedang mantapkan setelah berkoordinasi dengan beberapa teman di Komisi. Seperti apa sisi hukum yang kita bisa lakukan. Apakah sudah bisa kita laporkan supaya
diperiksa. Ini memang penting karena publik sudah telanjur menilai miring soal Dewan Provinsi,” ujarnya.

 
Dia menegaskan, jika Andre Koreh tidak mau membuka proyek-proyek siluman mana saja yang diusulkan Dewan, dan sungkan menyebutkan siapa-siapa anggota Dewan
Provinsi yang memasukkan proyek tersebut, maka Komisi IV akan menempuh cara lain.

 
“Mungkin Pak Kadis sungkan bongkar karena tidak enak dengan pimpinan (Gubernur). Tapi kemungkinan baru bisa buka kartu kalau sudah di ranah hukum. Karena kalau
mau bersaksi harus sumpah jadi kalau berbohong nanti kualat,” tegasnya.

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz