Kamis, 26 April 2018 | 23:28
43

Kejari TTU Loyo

BERITA malang dari Kefamenanu-TTU. DAK bidang pendidikan Dinas PPO Tahun Anggaran 2008, 2010, dan 2011 dikorupsi. Malangnya, hukum terbukti tumpul kala Kadis PPO bersama PPK dan beberapa kontraktor telah lama dijadikan tersangka, namun belum juga beres.

 
Kasus yang sudah setahun lebih diusut jaksa ini bermula dari ketimpangan realisasi DAK selama tiga tahun anggaran dengan total pagu Rp 47,6 miliar itu, tanpa landasan perda, hanya dengan peraturan Bupati TTU. Karena itu, Bupati harusnya patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Mengapa mengaret? Kala korupsi menjadi tabiat umum yang mengeras dan membudaya di lingkup pemerintahan, kita semua pasti kehilangan harapan atas pemberantasannya.

 

Orang pun mulai menyerah dengan mengatakan bahwa pemutihan jangan-jangan menjadi solusinya. Ini tentu ungkapan ekstrem, pertanda tidak ada lagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bersih. Tumpulnya hukum pertanda aparat hukum terlibat di dalamnya. Nyaris tidak ada lagi orang di instansi-instansi negara yang bisa diandalkan.

 

Semua ambil bagian dalam korupsi dan karenanya saling menjaga. Jadi, lebih tepat bila dikatakan bahwa koruptor tidak mungkin lagi membekuk koruptor. Demikian pun maling tidak mungkin menangkap maling. Molornya penyelesaian kasus DAK di TTU itu rasanya karena melibatkan pihak-pihak penting lainnya. Kejari terasa loyo dan setengah hati menyelesaikannya, mungkin karena pertimbangan menjaga kenyamanan orang-orang tersebut.

 

Hitungan kotor semacam itu telah membudaya; yang kelas teri dijeblos ke penjara sementara kelas kakapnya diulur-ulur hingga menguap. Pelaksanaan hukum pun tebang pilih. Bagi yang
(pejabat) kecil dipertajam dan bagi elite-elite berkuasa ditumpulkan. Karena itu, kasus DAK ini harus menjadi taruhan besar bagi Kejari TTU.

 

Tetap molor berarti melumuri penegakan hukum di TTU dengan ketidakadilan. Publik pun boleh saja menganggap bila pihak Kejari ikut terlibat. Mengapa Kejari setempat terkesan tidak berani “menyentuh” Bupati TTU yang diduga sebagai yang paling bertanggung jawab? Kiranya Kejari TTU menjawabnya dengan membereskan kasus tersebut sampai tuntas. Jebloskan para penilep uang rakyat. Segera seret orangorang penting yang ikut terlibat, termasuk bupati, bila terbukti bersalah.

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz