Jumat, 27 April 2018 | 08:39
23

Kejaksaan Pulbaket Bantuan Direktif Presiden

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kalabahi saat ini tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait dugaan korupsi bantuan ternak bagi kelompok tani/nelayan di Kabupaten Alor. Bantuan Direktif Presiden tahun 2013 dan 2014 ini diduga tidak diterima oleh anggota kelompok, meskipun nama telah terdaftar dalam kelompok.

 
Bantuan Direktif Presiden itu, diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di Alor termasuk di Pulau Pantar. Bantuan itu juga diberikan bagi masyarakat eks pengungsi Timor-Timor (Tim-Tim) yang menghuni perumahan MBR di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut (Abal).

 
Kasi Intel Kejari Kalabahi Hartana kepada VN usai menerima sejumlah warga eks Tim-Tim di Kantor Kejari, Selasa (31/3) mengatakan, sebelum dilaporkan oleh warga eks Tim-Tim, kejaksaan telah melakukan Pulbaket sejak beberapa bulan lalu.

 
“Jadi untuk masalah ternak itu, sudah beberapa bulan lalu kami pulbaket, tapi ini adalah proses dan belum selesai. Bantuan ini tersebar di sejumlah kelompok termasuk di Pantar. Kami belum bisa sampaikan apa dan bagaimana terkait pulbaket masalah ini,” ujar Hartana.

 
Ia mengatakan, kedatangan warga eks Tim-Tim untuk melaporkan terkait bantuan Direktif Presiden tahun 2013 dan tahun 2014. Menurut Hartana, dalam penyampaiannya warga eks Tim-Tim mengaku, tidak menerima bantuan ternak berupa sapi dan babi, meskipun nama terdaftar dalam kelompok khususnya di Kecamatan Alor Barat Laut (Abal).

 
Inacio de Jesus warga eks Tim-Tim mengatakan, kehadiran mereka ke kejaksaan untuk meminta bantuan kejaksaan terkait bantuan Direktif Presiden. Menurut de Jesus, masalah bantuan ini sudah disampaikan ke pemerintah, namun belum ada kejelasan.

 
Ketua Uni Timor Aswain (Untas) Alor Albertho da Silva berharap, aparat hukum dapat melihat persoalan yang dialami warga eks Tim-Tim. Menurut da Silva, kehadiran mereka ke kejaksaan untuk menyampaikan persoalan bantuan Presiden tahun 2013 dan 2014 itu.

 
“Menurut penilaian mereka (warga eks Tim-Tim) apa yang mereka rasakan bantuan ini tidak tepat sasaran,” kata da Silva. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (kini Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultura) Kabupaten Alor Yustus Dopong Bora mengatakan, pihaknya telah memberikan data – data terkait bantuan kelompok tersebut. Data ini lanjutnya, diserahkan sesuai permintaan dari Inspektorat Jenderal (Irjen).

 
“Permintaan Irjen untuk lengkapi data, karena ini dana dari APBN. Saya harus penuhi sejumlah data-data dan harus dijadikan kesimpulan untuk melakukan pemeriksaan. Data-data Irjen sudah terima,” katanya. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz