Kamis, 26 April 2018 | 23:35
38

Kartu Nelayan Cegah Nelayan Siluman

NELAYAN yang mendapatkan kartu nelayan harus menjalankan pencaharian sebagai nelayan minimal dua tahun. Kartu nelayan adalah identitas bagi nelayan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTT Wan Nurdin yang dikonfirmasi, Rabu (8/4), menjelaskan, kartu nelayan berfungsi mencegah nelayan siluman yang hanya menyamar berprofesi nelayan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

 
“Sebagai identitas, kartu nelayan menjadi syarat mutlak untuk dapat bantuan. Yang tidak punya kartu nelayan tidak boleh dapat bantuan,” katanya. Dia mengatakan, yang berwenang mencetak kartu nelayan hanya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT. Mesin print kartu ini  hanya di Provinsi, sehingga DKP kabupaten/kota tidak boleh mencetak kartu nelayan.

 
Namun, lanjut Nurdin, data nelayan yang mendapatkan kartu nelayan bersumber dari DKP kabupaten/kota. Mereka yang paling tahu nelayan di wilayahnya masing-masing. Dengan diterbitkan kartu nelayan, dia berharap, ke depan, yang mendapatkan bantuan peralatan perikanan tangkap hanya nelayan yang sudah memiliki kartu. Selain itu, kartu ini juga bermanfaat untuk mengakses bahan bakar minyak (BBM) dari SPDN maupun SPBU terdekat.

 
Bagi pemilik kapal yang bukan nelayan, tambah Nurdin, tidak bisa mendapatkan kartu nelayan. Sebab, kartu ini hanya untuk mereka yang melakukan aktivitas melaut, termasuk pemilik kapal yang adalah nelayan. Dia mengaku, hingga saat ini belasan kartu nelayan sudah diterbitkan DKP NTT untuk nelayan di seluruh NTT. Kartu ini rencananya diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, namun tidak jadi dilaksanakan karena menteri batal ke Kupang pada Selasa (7/4).

 
Menurut Nurdin, selain kartu nelayan, yang batal diserahkan menteri adalah buku kapal. Buku ini seperti BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) yang menjadi bukti bagi nelayan dalam mengoperasikan kapal, dan juga untuk dapat bantuan.

 
Kepala DKP Provinsi NTT Abraham Maulaka mengatakan, kartu nelayan yang sudah diterbitkan sebanyak 15.000, dan sebagian besar sudah dibagikan kepada para nelayan. Dengan diterbitkan kartu nelayan, katanya, bantuan pemerintah ke depan harus tepat sasaran dan betul-betul kepada mereka yang berprofesi sebagai nelayan.

 
Pihaknya juga melakukan validasi terhadap data nelayan dari kabupaten/kota sebelum menerbitkan kartu. Dengan begitu, pemegang kartu nelayan adalah mereka yang melakukan aktivitas melaut.  Untuk diketahui, kartu nelayan adalah kartu identitas profesi bagi warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan yang meliputi nakhoda kapal, perwira kapal, anak buah kapal, pemilik kapal yang ikut serta secara langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dan yang tidak menggunakan kapal dalam menangkap ikan.

 
Untuk mendapatkan kartu nelayan, nelayan harus mengisi Form Isian F1 dengan melampirkan foto kopi bukti kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk  (KTP)/NIK yang masih berlaku dengan pekerjaan yang tertera pada KTP sebagai nelayan. Proses pendataan kartu nelayan dapat dilakukan dengan cara nelayan datang langsung ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan atau pada saat petugas atau Tim Verifikasi melakukan pendataan di lapangan. (C-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz