Kamis, 26 April 2018 | 23:25
OPINI RABU 14042015

Kala UN Kala Pendidikan

PARA pelajar kelas XII Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) baru saja mengikuti Ujian Nasional (UN). UN merupakan salah satu metode untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional saat ini. UN tidak lagi menjadi ukuran mutlak kualitas siswa.

 

Proses pendidikan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam setiap jenjang pendidikan menjadi salah satu ukuran yang dipakai untuk mengetahui kemampuan siswa-siswi tersebut. Logis memang. Mengukur dan menilai kemampuan seseorang yang telah bergelut dengan peluh dan darah belajar mengajar tiga tahun hanya dalam waktu tiga hari menjadi sesuatu yang naïf dan sulit diterima.

 

Menjadi sulit diterima jika ilmu dan pengetahuan yang diterima siswa selama bertahun-tahun dibingkai dalam sebuah ritual bernama UN. Syukur bahwa pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan di negara ini telah sadar akan hal itu.

 
Kalau pun UN bukan lagi menjadi satu-satunya indikator dalam menilai kualitas pendidikan, bukan berarti masalah pendidikan selesai. Masalah pendidikan di negeri ini masih terlalu banyak. Masalah pendidikan terbentang dari hal-hal teknis-fisik sampai ke hal-hal substansial; dari infrastruktur sampai isi pendidikan itu sendiri.

 

Membaca kesibukan pemerintah dalam mempersiapkan UN, sulit untuk tidak mengatakan bahwa selama ini negara memang lelap tertidur. Gugatannya adalah mengapa pemerintah sibuk ketika UN datang?  Tulisan ini ingin menjelaskan fenomena kesibukan pemerintah dalam mempersiapkan UN di Indonesia.

 

Tesis dasarnya adalah kesibukan pemerintah menjelang dan saat UN merupakan bukti nyata ketidakpedulian negara pada dunia pendidikan. Analisis ini ingin membuka mata kita akan realitas pendidikan di negeri ini. Yang ingin dikatakan adalah bahwa realitas pendidikan, dan terutama kebijakan pendidikan harus dibaca secara objektif. Karena itu, maka tulisan ini akan berpandangan lain dari padangan konvensional soal kepedulian negara pada pendidikan dengan berpatokan pada realitas UN.

 
Integritas Pendidikan Tesis yang mengatakan bahwa kesibukan pemerintah menjelang UN cerminan ketidakpedulian negara atas pendidikan jelas dibantah banyak pihak. Sebab, fakta lahiriah sudah menunjukkan bahwa kesibukan pemerintah jelas menggambarkan keterlibatan negara dalam dunia pendidikan.

 

Baik dan benar adanya. Meskipun demikian, dalam analisis saya, jika didalami secara lebih serius, negara dalam diri pemerintah tidak perlu bersibuk ria mengurus UN kalau nilai-nilai utama bangsa ini telah dijalankan oleh negara. Itu berarti, selama ini dan  hingga saat ini, kita berjalan jauh dari nilai-nilai dasar yang dianut bangsa kita.

 
Kesibukan pemerintah dalam kasus UN bermakna sebagai berikut. Pertama, kesibukan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan pendidikan selama ini. UN menjadi ajang ekspresi diri negara pada masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menjadi aspek yang dilupakan selama ini. Kedua, kesibukan pemerintah di saat UN kental menunjukkan bahwa selain UN pemerintah tidak mau sibuk dengan tetek bengek proses pendidikan. Sebab, UN kental dengan penilaian hasil ketimbang membaca proses pendidikan.

 
Saya harus menyebut kepedulian dan integritas di sini. Dua hal inilah yang menjadi soal besar di negara kita saat ini. Negara lupa membumikan nilai peduli. Di batas yang sama, negara kekurangan energi integritas. Di sini, kepedulian bisa dibaca sebagai kemauan pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai salah satu aspek penting bagi perkembangan peradaban bangsa.

 

Itu berarti pemerintah harus memberi perhatian serius pada aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Selanjutnya, integritas bisa dilihat dalam praktik kejujuran. Fatalnya, dunia pendidikan yang menjadi palang pintu kepedulian dan integritas itu justru ditelikung untuk hanya sekadar proyek artifisial sekolah. Makna pendidikan dierosi untuk hanya sekadar sekolah. Padahal, sekolah hanyalah salah satu bagian dari pendidikan. Sekolah hanyalah alat.

 
Bahwa untuk mencapai kualitas pendidikan diperlukan alat sulit diterima. Soal besarnya, selama ini, negara tidak hanya mengabaikan alat tetapi melupakan esensi pendidikan itu sendiri. Negara mengabaikan sekolah dan pendidikan sekaligus. Ini terlihat dari karut marutnya dunia pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menyebut satu contoh kecil.

 

Sulit diterima jika pemerintah mengeluarkan kebijakan UN online (UN berbasis komputer) jika tidak pernah memeriksa alat untuk melancarkan proses itu selama ini. Masalah itu belum pula jika dihubungkan dengan aspek kelengkapan lain di ranah operasional. Komputer baru bisa dijalankan kalau ada energi.

 

Sudahkah pemerintah sadar bahwa tidak semua daerah di Indonesia telah dijangkaui listrik? Kasus ini hanya ingin mengatakan bahwa pengambil kebijakan di negara ini masih terjebak dalam ego sektoral. Integritas pendidikan harus diuji di level ini.

Pendidikan Integritas Integritas pendidikan, hemat saya, baru bisa dijalankan kalau kita komit membumikan pendidikan integritas. Yang disebut membumikan pendidikan integritas adalah menerapkan nilai-nilai kepedulian, kejujuran, obyektivitas dan rasionalitas secara konsisten di masyarakat. Memeriksa pendidikan integritas berarti memeriksa semua aspek pendidikan dari hulu ke hilir; dari pusat hingga ke daerah; dari hal teknis hingga substansial.

 
Akhir-akhir ini, pendidikan integritas seakan menjadi seksi. Frase ini bahkan dihafal oleh hampir semua kalangan. Saya tidak tahu kualitas pendidikan integritas itu di lapangan. Yang pasti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, korupsi masih menghiasi dunia pendidikan. Kebocoran soal (UN) masih terjadi di beberapa tempat.

 

Dua soal ini jelas bukan dilakukan oleh anak-anak sekolah. Korupsi dan mencuri naskah soal adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa; oleh pengambil kebijakan dan oleh oknum pendidik. Berkaitan dengan kebijakan yang menetapkan hasil UN bukan sebagai ukuran mutlak kelulusan, gugatan selanjutnya adalah siapa yang menjamin managemen sekolah tidak menaikkan nilai para siswa agar terlihat sukses dan terkesan berkualitas? Soal besarnya adalah pendidikan integritas kita belum menjadi milik kita semua.

 

Pendidikan integritas belum masuk ke darah dan sum-sum tulang semua manusia Indonesia. Negara dan orang dewasa sampai saat ini tidak pernah menerapkan pendidikan integritas itu. Yang terjadi malah merongrong integritas itu secara vulgar. Maka, bicara UN harus dimulai dari diskusi mengenai integritas pendidikan itu sendiri.

 

UN bukanlah dewa. UN hanyalah alat. Yang penting adalah membumikan dan menerapkan pendidikan integritas secara konsekuen. Negara dan pengambil kebijakan harus memulai menerapkan nilai kepedulian dan integritas lainnya terlebih dahulu.

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz