Senin, 23 April 2018 | 19:45
3

Kadis PU Siap Beri Penjelasan

RENCANA Komisi IV DPRD Provinsi NTT mempertemukan asosiasi pengusaha dan Kadis PU Provinsi untuk mengupas tuntas sinyalemen praktik monopoli proyek yang terjadi di Dinas PU, mendapat tanggapan Kadis PU Provinsi NTT Andre Koreh. Andre Koreh mengaku siap memenuhi undangan pertemuan segitiga dari Komisi IV guna memberikan penjelasan pelaksanaan proyek-proyek di dinas yang dipimpinnya, jika Dewan menyediakan forum khusus.

 
Hal ini disampaikan Andre Koreh dalam konferensi pers di gedung DPRD NTT bersama Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno, Wakil Ketua Alex Ofong, Ketua Komisi IV Alexander Ena, dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Frans Salem, Jumat (10/4).

 

Andre mengatakan, dia juga siap memberikan penjelasan kepada Dewan terkait permasalahan proyek, kualitas jalan, dan permasalahan infrastruktur lainnya jikalau Dewan membutuhkan penjelasan. “Saya siap untuk memberikan penjelasan kapan saja kepada Dewan. Kalau memang Dewan menyediakan forum khusus,” ujarnya enteng.

 
Ketua Dewan Anwar Pua Geno mengatakan, dia telah meminta kepada Komisi IV sebagai komisi terkait dengan Dinas PU untuk mengagendakan rapat antara Dinas PU dan berbagai asosiasi pengusaha yang berkaitan dengan penyedia jasa konsultan dan perencanaan, serta asosiasi lainnya termasuk Kadin. “Dewan juga nanti dalam Raker yang dilaksanakan tanggal 14 April mendatang, juga akan membahas persoalan ini (monopoli proyek di Dinas PU),” ujarnya.

 
Ketua Komisi IV Alex Ena mengatakan, pertemuan segitigatersebut belum dapat diagendakan dalam pekan ini, sebab Komisi masih fokus pada pengkajian Program DeMAM bersama pakar, yang
akan dilanjutkan dengan agenda Kunker. “Dengan demikian rapat bersama Dinas PU, dan asosiasi, baru dapat dilaksanakan setelah rangkaian agenda yang ada selesai,” bebernya.

 
Cepat Lebih Baik Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTT Abraham Paul Liyanto mengaku sudah diberitahukan salah seorang anggota DPRD Provinsi NTT. “Saya sudah diberitahu secara
lisan, waktu Paskah lalu,” katanya. Namun demikian, menurut Paul, pertemuan tersebut tidak akan bermanfaat jika tidak bisa menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait pembinaan nyata dari pemerintah dengan rekanan yang tidak lain adalah pengusaha lokal.

 
“Saya berharap secepatnya pertemuan itu dapat terlaksana. Saya siap hadir dan lebih cepat lebih baik,” pungkasnya. Baginya, pertemuan itu harus juga membicarakan segala sesuatu menyangkut dengan mekanisme tender sesuai UU yang berlaku agar dapat terciptanya sebuah hubungan kerja sama yang baik. “Hal penting lainnya adalah, perlu komunikasi efektif agar keterlibatan rekanan lokal nyata terlihat. Transparansi juga perlu dalam segala bentuk proses tender,” tambahnya. (mg 07/M-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz